Bandung (Kemenag) --- Peningkatan citra Kementerian Agama (Kemenag) tidak terlepas dari proses perencanaan maupun implementasi program yang dilakukan. Kepala Biro Perencanaan (Karocan) Kemenag Muhamad Iqbal menyampaikan, dalam proses ini perlu dilakukan kolaborasi lintas bidang maupun satuan kerja.

"Dalam proses perencanaan dan implementasi anggaran kehumasan, tidak cukup hanya dibebankan pada DIPA Unit Sekretariat Jenderal. Tapi juga perlu dianggarkan dari DIPA unit lainnya. Jangan ada ego sectoral untuk kepentingan bersama," ujar Karocan Muhamad Iqbal di Bandung, Rabu (1/5/2024).

Iqbal yang hadir di Bandung sebagai salah satu narasumber dalam Rakornas Kehumasan Kemenag 2024 yang digelar Biro Humas Data dan Informasi Kemenag.

Dalam forum yang dihadiri Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi dan Pranata Humas dari unit eselon I, Kanwil, dan PTKN ini, Iqbal menyampaikan bahwa kesediaan untuk melakukan kolaborasi perencanaan kehumasan harus disadari dan dilakukan oleh seluruh satuan kerja Kemenag.

"Kalau hanya mengandalkan penganggaran kegiatan kehumasan yang ada di Unit Kehumasan, itu jelas tidak cukup. Karena secara anggaran, “komponen kehumasan” yang berada dalam Program Dukungan Manajemen tidaklah memadai. Karenanya, perlu dianggarkan secara bersama-sama di seluruh unit kerja," ungkapnya.

"Misalnya, di kegiatan terkait dengan Pendidikan Islam, Haji, Bimas Islam, Bimas Kristen dan sebagainya, perlu memasukkan kehumasan sejak dalam proses perencanaan penganggarannya sebagai komponen penting dalam kesuksesan kegiatan. Konsep kolaborasi ini juga berlaku untuk semua, termasuk juga transformasi digital," lanjut Iqbal.

Kolaborasi ini perlu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan layanan informasi publik yang lebih komprehensif dan masif. "Apalagi Kemenag menggunakan Single Narrative Communication sebagai strategi komunikasinya. Dengan pendekatan ini, proses komunikasinya tentu saja harus dilaksanakan secara terpadu. Jadi, pasti lebih efektif dan efisien kalau dari sejak perencanaan dilakukan kolaborasi," kata Iqbal.

"Ini yang telah kami lakukan di tingkat pusat. Hal serupa, semestinya dapat dilakukan oleh Kabag TU untuk berperan dalam mengoordinasikan kolaborasi perencanaan dan implementasi program kehumasan dengan bidang lainnya di Tingkat kanwil," tandasnya.