Jum'at, 25 Mei 2018

Komisi VIII DPR Apresiasi Sukses Penyelenggaraan Haji 2017

  • Selasa, 05 Desember 2017 09:48 WIB
Rapat Kejra Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan terkait evaluasi haji 1438H/2017M. (foto: sandy)

Jakarta (Kemenag) --- Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemeirntah atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1438H/2017M. DPR menilai, haji tahun ini berjalan dengan baik.

Apresiasi ini tertuang dalam point pertama simpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan yang diwakili Irjen Kemenkes Purwadi, dan Menteri Perhubungan yang diwakili Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso di Gedung Parlemen Komplek Senayan Jakarta, Senin (04/12). Raker ini membahas “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M”.

Ikut mendampingi Menag Lukman, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali, pejabat eselon II Ditjen PHU, serta Kepala Biro Humas, Data, dan Informai Mastuki.

Komisi VIII juga mendukung rancangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1439H/2018M yang disusun oleh Kementerian Agama. Mereka juga meminta agar pengajuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini bisa dipercepat agar bisa segera dibahas bersama dengan Panitia Kerja. 

Meski demikian, Komisi VIII mengajukan sejumlah rekomendasi. Kepada Kementerian Agama misalnya, Komisi VIII meminta Kemenag meningkatkan kualitas bimbingan haji, memperbaiki pola rekrutmen petugas haji embarkasi, serta perbaikan kualitas kelengkapan jemaah (tas, kain ihram, koper, dan lainnya). Terkait layanan haji luar negeri, Komisi VIII meminta Kemenag meningkatkan lagi kualitas tenda jemaah dan tenda kesehatan di Arafah dan Mina.

Kepada Kementerian Kesehatan, Komisi VIII antara lain meminta kualitas petugas kesehatan agar layanan lebih optimal. Selain itu, Kementerian Kesehatan diminta meningkatkan persediaan dan kualitas obat-obatan serta alat kesehatan yang dibutuhkan jemaah.

Komisi VIII meminta Kementerian Perhubungan untuk terlibat aktif dalam proses negosiasi biaya penerbangan haji  agar lebih efisien. Selain itu, Kemenhub diminta mengupayakan perbaikan infrastruktur landasan pacu di setiap bandara embarkasi haji sehingga bisa digunakan untuk pendaratan pesawat berbadan lebar.

Raker Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 – 2018 ini dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Ali Taher. (boy azhar)

Sumber : -
Penulis : Kontri
Editor : Khoiron
Dibaca : 546 kali