Kamis, 18 Oktober 2018

Tutup Rakor KPA, Sekjen Minta KPA Kemenag segera Tindak Lanjut Temuan BPK

  • Kamis, 09 Agustus 2018 13:20 WIB
Sekjen Kmenag Nur Syam. Foto : Romadanyl

Jakarta (Kemenag) ---- Rapar Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam, Kamis (09/08). Salah satu butir rekomendasi yang dihasilkan dari Rakor KPA adalah komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK.

Sekjen Nur Syam meminta kepada para KPA peserta Rakor agar mencermati data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. "Perlu kita cek, TLHP BPK tahun 2017 agar segera diselesaikan, tidak hanya temuan baru juga perlu dicek apakah masih ada temuan-temuan lain yang belum ditindaklanjuti," ujar Sekjen.

Selain mencermati data TLHP BPK Sekjen juga meminta para KPA agar memperkuat posisi Panitia Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN).

“Kita berharap agar kalau ada temuan-temuan yang sudah sangat tidak mungkin diselesaikan maka dapat diajukan ke PPKN terlebih dahulu,” ujar Sekjen seraya menyarankan Kepala Biro Keuangan & BMN Ali Irfan agar membentuk Panitia Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN).

“Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar dipetakan dan diklasifikasikan untuk yang bisa ditindaklanjuti dan temuan cacat, serta berkomitmen untuk segera menyelesaikan hasil temuan pemeriksaan BPK maksimal 60 hari sesuai dengan ketentuan batas waktu tindak lanjut hasil temuan,” ujar Sekjen Nur Syam. Sekjen juga menilai perlu dibuat aplikasi terkait penyelesaian TLHP ini.

Selain komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK, rakor ini juga menghasilkan rekomendasi terkait pengelolaan PNBP yang efektif, Kementerian Agama akan melakukan beberapa hal yaitu pembangunan aplikasi yang mampu menyajikan data-data PNBP, serta evaluasi terhadap proporsi pembagian dana PNBP dan melakukan telaah terhadap peraturan-peraturan PNBP yang telah ada.

Peserta rakor juga sepakat untuk menyusun database penceramah dan penyuluh agama serta mengupayakan perbaikan kesejahteraan dan penguatan posisinya melalui sertifikasi. Selain itu, para KPA juga sepakat agar pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dilaksanakan dengan lebih cermat dan senantiasa bersinergi dengan Inspektorat Jenderal.

Rekomendasi lain yang dihasilkan dalam rakor ini juga berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), program Kemenag yang selalu digaungkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada para Kepala Kanwil Kemenag di seluruh Indonesia.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan dengan menyempurnakan Peraturan Menteri Agama (PMA), melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan identifikasi pelayanan yang dibutuhkan, merekrut SDM yang profesional dan membangun aplikasi berbasis online,” ujar Sekjen Nur Syam.

Rakor ini juga menghasilkan rekomendasi terkait pembayaran selisih tunjangan profesi guru, isu-isu spesifik kerukunan umat beragama, peningkatan mutu program pendidikan PTKN dengan kterlibatan penuh rektor dalam perencanaan anggaran, implementasi produk halal, penyusunan regulasi pegawai non PNS serta penanggulangan isu keterlibatan ASN dalam kelompok radikal dan penyebaran HOAX.

Rakor diikuti para pejabat Eselon I Pusat, Staf Ahli dan Khusus, Rektor UIN/IAIN/IHDN, Eselon II Pusat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN/STAKat-N, Ketua BAZNAS, Komite Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Sumber : -
Penulis : Didah
Editor : dodo
Dibaca : 459 kali