Kemenag Bekali Penerima Beasiswa LPDP tentang Moderasi Beragama

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama memberikan pembekalan kepada 171 penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tentang moderasi beragama. Pembekalan ini disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani, mewakili mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam Webinar LPDP bertajuk “Pengokohan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa”.

Hadir pada acara webinar LPDP Direktur Utama LPDP  Rionald Silaban, Direktur Keuangan dan Umum LPDP Emmanuel Agust Hartono, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso, serta Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi Wisnu Sardjono Soenarso. Hadir juga, Hasan Basri Sagala, Tenaga Ahli Menteri Agama. 

Ali Ramdhani mengatakan, moderasi beragama merupakan salah satu cara dan usaha pemerintah mewujudkan harmoni untuk keharmonisan bangsa. “Moderasi beragama mencoba mengembalikan ruang-ruang keagamaan sehingga apapun perbedaannya dapat dijadikan kelebihan dan ciri Indonesia di mata dunia,” ujar Ali di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Ali mengingatkan bahwa beasiswa LPDP bersumber dari uang rakyat. Sehingga, diperlukan sikap konsisten para penerima beasiswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber perekat bangsa yang  mampu mempertemukan aneka keragaman di Indonesia, baik dari aspek agama, budaya, bahasa, maupun khazanah lokalitas lainnya. Indonesia dengan keanekaragamannya itu menjadi satu padu karena disemangati oleh nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan.

“Pancasila adalah titik temu dari kemajemukan Indonesia. Dalam bahasa Al Quran disebut dengan “kalimatun sawa’”. Inilah di antara kelebihan Pancasila itu,” ujar Ali.

“Seluruh komponen bangsa, dari semua latar belakang, telah menyepakati bersama menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, jangan sampai kesepakatan bersama (mitsaq) ini tergoyahkan,” lanjutnya.

Tenaga Ahli Menteri Agama, Hasan Basri Sagala, menambahkan bahwa Kementerian Agama akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana pendidikan sesuai amanat PMK Nomor 252 Tahun 2010. LPDP kemudian ditetapkan sebagai sebuah lembaga berbentuk Badan Layanan Umum pada 30 Januari 2012 setelah disahkannya KMK Nomor 18 tahun 2012. 

LPDP memiliki visi Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Program layanan LPDP terdiri dari beasiswa, pendanaan riset dan pengelolaan dana (investasi).