PERATURAN=20 PRESIDEN

REPUBLIK=20 INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN=20 2006

 

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM=20 ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN=20 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

DENGAN RAHMAT=20 TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK=20 INDONESIA,

 

Menimbang:

a.           = ;       =20 bahwa sehubungan dengan mendesaknya waktu pelaksanaan pemilihan = Kepala=20 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam = Tahun 2006=20 sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh = dan=20 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan=20 Pengangkatan, penghentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu = dilakukan=20 pengadaan kartu tanda penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat = suara, kartu=20 pemilih, serta  perlengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah = dan Wakil=20 Kepala Daerah secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, = keamanan=20 dan tepat waktu;

b.           = ;      =20 bahwa dalam rangka mempercepat pengadaan dan pendistribusian = perlengkapan=20 pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu segera menetapkan = penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan tetap mengacu = pada=20 kaidah-kaidah yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan pengadaan = barang/jasa=20 Pemerintah;

c.           = ;       =20 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a = dan=20 huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keenam = Atas=20 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan = Pengadaan=20 Barang/Jasa Pemerintah;

 

Mengingat:

1.           = ;=20 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang = Dasar Negara=20 RepubIik Indonesia Tahun 1945;

2.           = ;=20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan = Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.           = ;=20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun = 2004=20 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia = Tahun=20 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor=20 4355);

4.           = ;=20 Undang- Undang Nomor 15 Tahun = 2004 tentang=20 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran = Negara=20 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 4400);

5.           = ;=20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah = (Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara = Republik Indonesia Nomor 4437);

6.           = ;=20 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh = (LN RI=20 Tahun 2006 No. 62, TLN RI No. 4633);

7.           = ;=20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, = Pengesahan=20 Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah = (Lembaran=20 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara = Republik=20 Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan = Pemerintah No. 17 Tahun 2005;

8.           = ;=20 Keputusan Presiden Republik = Indonesia Nomor=20 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Darang/Jasa = Pemerintah=20 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan = Lembaran=20 Negara Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir = dengan=20 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;

 

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM = ATAS=20 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN = PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

 

Pasal I

            = Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang = Pedoman=20 Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LN RI Tahun 2003 No. 1120 = TLN RI=20 No. 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan = Peraturan=20 Presiden No. 79 Tahun 2006, diubah sebagai berikut:

  1. Penjelasan Pasal 17 ayat (5) diubah, = sehingga=20 keseluruhan Penjelasan Pasal 17 berbunyi sbb:

=93Pasal 17

Ayat (1)

            = Cukup jelas.

Ayat (2)

            = Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat memberikan = Informasi=20 secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat = maupun=20 pengusaha daerah lainnya.

            = Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa tersebut, selain = dilakukan =20 melalui suratkabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula = melalui=20 website pengadaan nasional.

Ayat (3)

            = Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan = terbatas,=20 selain diumumkan secara luas melalui suratkabar sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 ini, diupayakan pula melalui website pengadaan.

Ayat (4)

            = Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu = adalah:

a.      =20 penanganan darurat untuk = pertahanan=20 negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan = pekerjaannya tidak=20 dapat ditunda atau harus dilakukan segera,  termasuk penanganan = darurat=20 akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana = dan/atau=20 kerusakan infrastrukur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan = dapat=20 membahayakan keselamatan masyarakat.

Pekerjaan=20 sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya = dilakukan=20 sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di = dalam=20 Peraturan Presiden ini; dan/atau

b.     =20 pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan = keamanan=20 negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

c.      =20 pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum = Rp.50.000.000,00=20 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

1)      = untuk=20 keperluan sendiri; dan/atau

2)     =20 teknologi sederhana; dan/atau

3)      = risiko=20 kecil; dan/atau

4)     =20 dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan = dan/atau=20 badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau

d.     =20 pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau = pihak=20 yang telah mendapat ijin; dan/atau

e.      =20 pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan = Kepala=20 Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan = secara=20 cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil = Kepala=20 Daerah yang diselenggarkan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan = peraturan=20 perundang-undangan.

Pekerjaan tsb=20 meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih = beserta=20 perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil = Kepala=20 Daerah; dan/atau

f.       =20 pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan = pelaksanaan=20 secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi = Nanggroe=20 Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang = dilaksanakan=20 oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan = Masyarakat=20 Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan=20 tersebut meliputi:

1.     =20 pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan = pengadaannya=20 dilakukan sebelum 31 Desember 2006;

2.     =20 pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan = pengadaan=20 perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan = tenggat waktu=20 yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang=20 penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 = (satu)=20 tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; = dan/atau

g.      =20 pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan = Kepala=20 Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang = penanganannya memerluka pelaksannan secara cepat dalam rangka = penyelenggaraan=20 pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan = kabupaten/kota yang=20 diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan=20 perundang-undangan. Pekerjaan tsb meliputi pengadaan Kartu Tanda = Penduduk,=20 pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta = perlengkapan=20 lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala = Daerah.

Yang dimaksud=20 dalam keadaan khusus adalah:

a.      =20 pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; = atau

b.     =20 pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu = penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang  hak paten; atau

c.      =20 merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau = pengrajin=20 industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; = atau

d.     =20 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan = penggunaan=20 teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang /jasa yang = mampu=20 mengaplikasikannnya.=94

 

  1. Lampiran I Bab I = huruf=20 C.1.a.4) diubah, sehingga keseluruhan angka 4) berbunyi sbb.: =

=934) Penunjukan=20 langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sbb.:

    1. Keadaan = tertentu, yaitu:=20

(1)        =20 penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan = keselamatan=20 masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan = segera,=20 termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

(2)        =20 pekerjaan yang perlu dirahasiakan yangmenyangkut pertahanan dan = keamanan=20 negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

(3)        =20 pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum = Rp.50.000.000,00=20 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

(a)         =20 untuk keperluan sendiri; dan/atau

(b)        =20 teknologi sederhana; dan/atau

(c)         =20 risiko kecil; dan/atau

(d)        =20 dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorang-an = dan/atau=20 badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;

(4)        =20 pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan = Kepala=20 Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya  memerlukan = pelaksanaan=20 secara cepat  dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah = dan=20 Wakil Kepala daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005=20 berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(5)        =20 pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan = pelaksanaan=20 secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi = Nanggroe=20 Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang = dilaksanakan=20 oleh Badan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan = Masyarakat=20 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera=20 Utara.

Pekerjaan=20 sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:

a.           = ; =20 pekerjaan pengadaan perumahan yang waktu pelaksanaan pengadaannya = dilakukan sebelum 31 Desember 2006;

b.           = ;=20 pekerjaan yang dilakukan dalamrangka meneruskan pekerjaan = pengadaan=20 perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan = tenggat waktu=20 yangtelah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang = penyelesaian=20 pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat palinglama 1 (satu) tahun = setelah=20 pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

(6)        =20 Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan = Kepala=20 daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang = penangannya memerlukan  pelaksanaan secara cepat dalam rangka=20 penyelangaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi = dan=20 Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan desember 2006=20 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan=20 tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan = pendistribusian=20 surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk = pelaksanaan=20 pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

    1. Pengadaan = barang/jasa=20 khusus, yaitu:

(1)        =20 pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; = atau

(2)        =20 pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu = penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang  hak paten; atau

(3)        =20 merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau = pengrajin=20 industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; = atau

(4)        =20 pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan = penggunaan=20 teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang /jasa yang = mampu=20 mengaplikasikannnya.=94

 

Pasal = II

Peraturan=20 Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Oktober 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

ttd

 

DR.H. SUSILO BAMBANG = YUDHOYONO