Jakarta (Kemenag) – Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas anggaran tahun 2018 di 4 unit eselon I Kementerian Agama, yaitu; Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). RDP berlangsung di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan-Jakarta, Rabu (27/9).

Hadir, Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen PHU M Nizar, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dan Kepala BPJPH Sukoso.

Sejumlah hasil rapat mengemuka dalam RDP ini yang selanjutnya tertuang dalam kesimpulan rapat, meliputi; pertama, Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan proses pengalokasian anggaran transisi untuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam rangka melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA).

Kedua, DPR mendorong mempercepat pembangunan KUA di seluruh Indonesia. Ketiga melakukan pendataan terhadap KUA yang berstatus pemberian wakaf di seluruh Indonesia untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi bersama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Keempat, melakukan relokasi anggaran unuk meningkatkan program Pengelolaan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Kelima, melakukan peningkatan anggaran untuk program bantuan masjid. Keenam, memberikan rencana detail pembangunan Asrama Haji yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2018 di 8 (delapan) lokasi dan memastikan ketersediaan lahan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama untuk pembangunan asramna haji di Provinsi Sumatera Selatan, provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Barat. .

Disamping itu, Komisi VIII DPR RI memahami usulan tambahan kegiatan di Sekretariat Jenderal berupa Sarpras Perkantoran dan Rehabilitasi gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Assesment pegawai dan rekrutmen terbuka jabatan pimpinan tinggi, Penguatan Inventarisasi Barang Milik Negara, Satker yang dilikuidasi dan Penertiban Aset, Pembinaan dibidang hukum dan KLN, penyusnan naskah peraturan perundang-undangan, Penanganan Pornografi, Pemantapan Reformasi Birokrasi Pusat dan Daerah, Penguatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, Pengembangan Sistem dan data perencanaan, evaluasi program dan koordinasi lintas sektor, Pembangunan Jaringan Infrastruktur Data dan Informas, Fasilats Pelayanan Publik, Penanggulangan Radikalisme, Ekstrimismedan terosrisme dan Peningkatan Pelayanan Agama Konghuchu.

Kesimpulan rapat juga menyatakan, Komisi VIII DPR RI Komisi VIII DPR RI memahami usulan tambahan kegiatan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Agama Islam berupa pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf, pengelolaan KUA dan pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam, pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Komisi VIII DPR RI juga memahami usulan tambahan kegiatan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, berupa penyelesaian dokumen dan perlengkapan jemaah haji, pelatihan dan pembekalan petugas kloter, pengadaan seragam petugas kloter, biaya tiket dan uang saku petugas haji kloter, honorarium tenaga musiman Arab Saudi, biaya visa petugas haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi dan pusat dan realokasi Indirect Cost PPIH.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI memahami penambahan kegiatan tahun anggaran 2018 di Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berupa pengelolaan dan pembinaan registrasi dan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan produk halal, pengelolaan kerjasama dan standardisasi dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.