Jeddah (Pinmas) – Ketua Daker Jeddah, Ahmad Abdullah Yunus memberikan penjelasan kepada Tim Media Center Haji terkait dengan hasil evaluasi pelayanan kedatangan jamaah calon haji untuk daerah kerja Jeddah, Minggu (7/9).

Dalam paparan Hasil evaluasi mingguan menunjukkan bahwa pelayanan yang telah dilaksanakan oleh panitia masih perlu pembenahan dan penyempurnaan. "Secara umum pelayanan imigrasi, bea cukai, maktab wukala, naqobah untuk transportasi darat, lancar. Memang ada beberapa ketidaksempurnaan, misal catering dan kualitas bus," kata Abdullah.

Katering di awal-awal kedatangan jemaah sempat bermasalah karena faktor keterlambatan. Seyogyanya saat bus berangkat dari bandara, catering untuk jamaah telah siap di kontainer dalam bus. Namun beberapa kali terjadi catering belum siap dan bus sudah jalan. "Pernah bus sudah jalan 60 km dan harus dikejar," imbuh Abdullah.

Masalah lain menyangkut masa istirahat jemaah yang sempat dipermasalahkan pihak Kementerian Haji Arab Saudi, karena jamaah Indonesia memang paling lama mengaso di plaza bandara, berbeda dengan jamaah dari negara lain seperti India dan Pakistan yang begitu turun pesawat langsung masuk ke dalam bus menuju Madinah.

Kepala Daker Jeddah sudah meminta kelonggaran waktu, sehingga jamaah bisa istirahat lebih lama, mengingat mereka juga baru saja melalui perjalanan jauh, 10-12 jam dari daerah asalnya hingga Arab Saudi.

Kualitas bus pengangkut jamaah dari Band ara Internasional KAIA Jeddah Arab Saudi menuju Kota Madinah sama. Penyedia sarana transportasi Arab Saudi (Naqoba atau semacam Organda, red) tidak bisa memberikan mutu bus secara sama karena kondisi itu tergantung kontrak dengan sejumlah perusahaan bus setempat serta kebijakan Kerajaan Arab Saudi. Akibatnya, hingga Ahad (7/9) dini hari, dilaporkan ada tiga bus mogok dalam perjalanan BandaraJeddah menuju Madinah.

Abdullah juga mengatakan, pihaknya sudah mengajukan agar sejumlah bus ditingkatkan kapasitasnya “u pgrade” agar jamaah calon haji asal bisa menikmati perjalanan selama menjalani ibadah haji di Madinah, Makkah dan Jeddah. Meski, pihaknya memahami bila kebijakan transportasi sudah menjadi kewenangan Kerajaan Arab Saudi melalui Naqoba. (mss/mch2014)