Semarang (Kemenag) --- Prahum Kementerian Agama berbagi pengalaman terkait kehumasan pemerintah dengan mahasiswa Fakultas Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.

Program sinergis ini dikemas dalam tajuk "Kemenag Goes To Campus". Tujuannya, meningkatkan kemampuan Goverment Public Relations pada mahasiswa.

Kegiatan ini berlangsung di Teather Gedung Ahmad Qodri Azizi, UIN Walisongo, Semarang, Jumat (17/3/2023). Hadir, 63 mahasiswa konsentrasi Public Relations yang tergabung dalam Walisongo Public Relations Community (WPRC), Humas Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) KPI UIN Walisongo, Humas Walisongo TV, Humas MBS, dan Humas Missi.

Sebagai narasumber sharing pengalaman, Humas Balitbang-Diklat Kemenag RI Sri Hendriani dan Humas Ditjen Bimas Buddha Budiyono.

"Konsentrasi Public Relations merupakan respon Jurusan KPI untuk menjawab tantangan zaman, terkhusus dalam dunia kehumasan," ungkap Kajur Prodi KPI, M. Alfandi, saat membuka acara.

Humas Balitbang Kemenag RI, Sri Hendriani memaparkan sejumlah tantangan Humas masa kini. Tantangan itu antara lain: harus mampu memberikan leading issue.

"Beberapa kegiatan Government Public Relations meliputi strategi komunikasi, media relations, mengkomunikasikan kebijakan, membuat event, memitigasi berita, dan audit komunikasi," ungkapnya.

Budiyono yang merupakan Pranata Humas Ditjen Bimas Buddha menyampaikan, Public Relation yang profesional harus proaktif dalam memanfaatkan momen yang ada. Budiyono juga menekankan pentingnya Etika Komunikasi dalam bermedia sosial.

"Hindari penyebaran SARA, cek kebenaran berita/informasi, menghargai hasil karya orang lain dan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi," ungkapnya.

Dalam sharing ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang bagaimana Humas Pemerintah bekerja. Mereka juga dilatih untuk menjadi humas. Salah satunya, mereka dilatih membuat berita kegiatan ini dan konten publikasi melalui Instagram dengan membuat reels acara.

Dengan begitu, mahasiswa diharapkan mampu memahami dunia kehumasan di institusi pemerintahan.