Nasional

Itjen Kemenag Kawal Penerapan Pakta Integritas Komitmen Kinerja, 25 Satker Penuhi Target

Inspektur Wilayah III Itjen Kemenag, Aceng Abdul Aziz

Inspektur Wilayah III Itjen Kemenag, Aceng Abdul Aziz

Jakarta (Kemenag) --- Inspektorat WIlayah (Itwil) III pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag) mengawal implementasi Pakta Integritas Komitmen Kinerja (PIKK) jajaran pimpinan Kementerian Agama. Hal ini dilakukan sejak PIKK ditandatangani di hadapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Rakernas Kementerian Agama, 7 Februari 2024.

Inspektur Wilayah III Aceng Abdul Azis mengatakan, setiap bulan sejak Maret 2024, pihaknya rutin melakukan evaluasi pelaksanaan PIKK satuan kerja pada lingkup wilayah III. Wilayah ini mencakup Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Islam, dan Badan Pengelolaan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, ada delapan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan 16 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Menurut Aceng Abdul Aziz, Itjen sebagai pengawas internal Kementerian Agama secara mandatory terlibat aktif dalam mengawasi dan mengendalikan implementasi Pakta Intregritas yang telah ditandatangani para pimpinan unit eselon I.

“Evaluasi program Pakta Intregritas merupakan perwujudan Itjen menuju IACM level 4 yang mampu mengelola manajemen risiko pada program prioritas Kementerian Agama,” terang Aceng di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 7 Februari 2024, semua pimpinan eselon I, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri menandatangani Pakta Intregritas. Agar tidak sekadar wacana, disiapkan reward dan punishment bagi pimpinan satuan kerja yang bakal diukur dan dievaluasi berdasarkan penerapan Pakta Intregritas yang telah diikrarkan. Evaluasi bulanan yang dilakukan Itjen Kemenag secara berkala, bertujuan mendeteksi sedini mungkin hambatan yang terjadi atau risiko yang berpotensi akan terjadi.

“Itjen hadir untuk memberikan saran dan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PIKK. Setidaknya risiko-risiko dapat dikelola dengan baik oleh satuan kerja yang melaksanakan Pakta Intregritas,” ungkap Aceng.

Penuhi Target

Sejumlah program yang harus dilaksanakan pimpinan satuan kerja sebagaimana tertuang dalam nota Pakta Integritas tahun 2024 terbagi dalam tiga kluster satuan kerja.

Pertama, program tingkat eselon I Pusat, yaitu: meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola manajemen (tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara), mendorong percepatan program ekosistem moderasi agama yang ekspansif, layanan keagamaan yang premium dan terjangkau, dan mengoptimalkan dana umat untuk pengentasan kemisikinan.

Kedua, program tingkat Kanwil, antara lain: mendorong implementasi budaya literasi numerasi bagi peserta didik Madrasah menggunakan metode GASING, mendorong percepatan dan penyelesaian izin rumah ibadah yang bermasalah, dan mendukung implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal dan gerakan nasional mandatori halal 2024.

Ketiga, program PTKIN, antara lain: menciptakan ekosistem kampus yang inklusif melalui pemahaman keagamaan yang moderat dan nasionalisme yang kuat, meningkatkan internasionalisasi perguruan tinggi, serta mendukung implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal dan gerakan nasional mandatori halal 2024.

Lantas, bagaimana hasil evaluasinya? Berdasarkan evaluasi Itwil III pada April 2024, terdapat 25 satuan kerja yang melaksanakan program pakta intregitas sesuai dengan target yang ditentukan, yaitu:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),
2. Ditjen Bimas Hindu,
3. UIN Sunan Ampel Surabaya,
4. UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,
5. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,

6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
7. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
8. UIN Raden Inten Lampung,
9. UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
10. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri,

11. IAKN Kupang,
12. IAIN Ternate,
13. IAIN Ponorogo,
14. IAIN Metro,
15. IAIN Madura,

16. IAIN Kediri,
17. STAIN Bengkalis,
18. UIN Datokarama Palu,
19. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau,
20. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung,

21. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara,
22. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,
23. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur,
24. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan
25. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Memang tidak mudah untuk mewujudkan program sesuai dengan target. Musababnya ditemui banyak hambatan yang dialami satuan kerja, antara lain: terdapat pergeseran pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya; tidak ada target program pada bulan berjalan, dan koordinasi antara penanggungjawab kegiatan yang lemah. (Ahmad Nida/Moh. Anshari)


Editor: Moh Khoeron
Fotografer: Istimewa

Nasional Lainnya Lihat Semua

Berita Lainnya Lihat Semua