Lombok Barat (Kemenag) --- Indonesia akan segera menyambut gelaran politik berupa pemilihan kepala daerah di 2018 serta pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2019. Dirjen Bimas Buddha Caliadi meminta umat Buddha untuk tidak menggunakan vihara di luar fungsi utamanya, apalagi untuk hal yang bersifat politik praktis.

“Tempat ibadah tidak boleh dijadikan tempat melakukan politik praktis,” tegas Caliadi saat meresmikan 11 Vihara di Lombok Barat, Sabtu (10/03).

Menurut Caliadi, fungsi vihara adalah tempat puja bakti atau sembahyang. Fungsi vihara juga tempat meningkatkan mental spiritual. Vihara juga bisa dioptimalkan sebagai sarana untuk pengembangan keterampilan dan pendidikan. Untuk itu, Vihara tidak boleh dijadikan sebagai tempat melakukan politik praktis.

Caliadi menambahkan, vihara juga dapat difungsikan sebagai tempat pengembangan seni budaya Buddhis. Terkait ini, Ditjen Bimas Buddha sudah menyiapkan anggaran bantuan gamelan. Dirjen menjelaskan menyerahkan sepenuhnya teknisnya kepada Pembimas.

“Supaya bagus, biar Pembimas aja yang beli,” ucap Dirjen menjelaskan anggaran terkait yang sudah diplot ke daerah. Dirjen mengatakan hal ini juga untuk menggurangi unit cost, seperti biaya kirim.

Berikut ini 11 vihara yang baru diresmikan:
1. Vihara Veluvana Lombok (Sempak),
2. Vihara Kalyanaphala Lombok (Semagek),
3. Vihara Lombok (Lokok Petung),
4. Vihara Dhammaphala Lombok (Kali Puncak),

5. Vihara Rinjani Dhammagiri Lombok (Lenggem Sari),
6. Vihara Buddhamanggala Lombok (Tenangga),
7. Vihara Giri Ratana Puja (Panasan Daya),
8. Vihara Jaya Manggala Lombok (Medain),

9. Vihara Sasana Graha Lombok (Kumbak),
10. Vihara Brahmametta Lombok (Kuripan), dan
11. Vihara Viryaparamit (Tanak Empet).
(dbb)