Apresiasi Program Sehati, Komisi VIII Minta Kolaborasi untuk Program UMK Terus Diperkuat

Mataram (BPJPH) --- Program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang digulirkan pemerintah diapresiasi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat. Menurutnya, program tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, Rachmat meminta agar pemerintah bersama para stakeholder terkait untuk terus memperkuat kolaborasinya. Sehingga, program-program penguatan UMK dapat berjalan optimal.

"(Sehati) ini penting, perlu didukung. Kalau kita melihat kepentingan masyarakat sekarang dengan situasi seperti ini (paska pandemi), di mana-mana kita lihat UMKM tumbuh subur dan mereka punya keahlian masing-masing dalam produksinya. Tetapi perlu ditunjang, dengan semacam sertifikasi ini bagus," ungkap Rachmat Hidayat usai membuka Workshop Sihalal bagi Pelaku Usaha, Auditor Halal, Penyelia Halal & Masyarakat, di Mataram, Minggu (23/10/2022).



"Target pemerintah untuk membantu masyarakat itu penting. Untuk bisa lebih 'greget' actionnya, harus ada kolaborasi yang lebih kuat antara seluruh stakeholder, agar sampai bawah ke masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rachmat juga mengatakan bahwa sertifikasi halal memberikan implikasi positif bagi pelaku usaha. Tidak hanya itu, produk halal juga memperkuat ekosistem perekonomian masyarakat baik di tingkat nasional maupun di daerah. Bahkan produk halal juga memperkuat komoditi ekspor nasional.

"Dan jangan berkutat di Indonesia saja. Tapi bagaimana produk halal kita ini diekspor ke negara lain," lanjut Rachmat menegaskan.



Kegiatan Workshop Sihalal bagi Pelaku Usaha, Auditor Halal, Penyelia Halal, dan Masyarakat, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, diikuti oleh 55 peserta. Peserta yang mayoritasnya adalah pelaku UMK memperoleh materi terkait mekanisme pengajuan sertifikasi halal gratis melalui aplikasi Sihalal. Pelaku usaha yang telah memiliki kelengkapan persyaratan bahkan bisa langsung mengajukan permohonan sertifikat halal di tempat.

Nampak hadir Ketua Satgas Halal Provinsi NTB Azharuddin, Subkoordinator Sistem Informasi dan Humas BPJPH Nurhanudin, dan perwakilan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan organisasi masyarakat Provinsi NTB.