BPJPH dan Pemprov Jatim Jajaki Sinergi Penguatan Ekosistem Halal

Surabaya (Kemenag) --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Pemprov Jawa Timur menjajaki kerja sama dalam penguatan ekosistem halal di daerah. Rencana kerja sama ini dibahas bersama dalam kunjungan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham ke Kantor Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Menurut Aqil Irham, penguatan ekosistem halal di Indonesia harus dilaksanakan secara komprehensif. Di level daerah, sinergi BPJPH dengan Pemda dan stakeholder lainnya merupakan kunci untuk memperkuat ekosistem halal di daerah.

“Sinergi dan kerja sama dengan stakeholder yang salah satunya pemerintah daerah dilakukan dengan harapan agar semua produk bisa bersertifikat halal, khususnya (produk) makanan dan minuman karena (jumlahnya) sangat dominan,” ungkap Aqil Irham di Rumah Dinas Wagub Jatim, Margorejo, Surabaya, Senin (10/1/2022). 

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Drajat Irawan, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andromeda Qomariah.

Lebih lanjut, Aqil Irham mengatakan bahwa penguatan ekosistem halal dimaksudkan untuk mewujudkan target Indonesia menjadi kiblat industri halal dunia pada 2024 nanti.

"Bapak Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia di tahun 2024," imbuhnya.

Karenanya, lanjut Aqil Irham, penguatan ekosistem halal harus dilaksanakan, salah satunya dengan mendorong percepatan kewajiban sertifikasi halal di daerah. Aqil Irham berharap Pemprov Jatim membangun wadah sinergis para stakeholder halal dalam membantu pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil (UMK), dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. 

Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal. Berdasarkan data Sensus Ekonomi BPS tahun 2016, dari 1.085.821 pelaku UMKM, terdapat 747.747 UMKM penyedia produk makanan dan minuman.

Aqil Irham juga mendorong berdirinya lebih banyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Jawa Timur. Keberadaan LPH akan semakin memudahkan proses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi inisiasi dan langkah BPJPH dalam mendorong sinergi penguatan ekosistem halal. Menurutnya, pemprov Jatim  juga sangat concern dan serius dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Saat ini, lanjut Emil, Jatim terus mendorong pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH). Selain itu, Pemprov Jatim juga telah memiliki sipahalal (sistem informasi produk halal) sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat.

“Akan ada festival halal yang digelar nantinya agar masyarakat tahu bahwa Jawa Timur sangat serius dalam peningkatan produk halal,” kata Emil Elestianto.