Palu (Kemenag) --- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan bahwa kehadiran gereja memiliki mandat ilahi yang luhur dan mulia, untuk menjadi penerang yang menyinari kegelapan kehidupan umat manusia. Gereja juga memiliki tanggung jawab ilahi yang harus dilaksanakan dalam menebarkan kasih sayang dan persaudaraan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pesan ini disampaikan Wamenag saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakornas Diakonia GPdI, di Palu. "Gereja sebagai kesatuan umat Kristiani tidak bisa dilepaskan dari jati diri keberadaannya untuk mewartakan kerajaan Tuhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu pembaharuan relasi-relasi sosial berdasarkan ajaran gereja selalu menjadi kekuatan dalam usaha membangun solidaritas, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat manusia," kata Wamenag di Palu, Rabu (15/3/2023).

Rakornas Diakonia GPdI ini mengusung tema 'Menjadi Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Berkarakter Kristus dan Berdampak Bagi Dunia'. Adapun sub temanya adalah 'Melalui Gerakan Diakonia, GPdI Mewujudkan Trilogi Tugas Gereja dalam Pelayanan di Tengah Masyarakat, Bangsa, dan Negara'.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid saat membuka Rakornas GPdI di Palu

Menurut Zainut Tauhid, umat Kristiani secara khusus juga dipanggil dalam tugas menjadi bagian masyarakat untuk memelihara dan merawat relasi sosial sehingga perdamaian, kerukunan dan keamanan dalam masyarakat terjaga.

"Masyarakat yang damai dan saling peduli merupakan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk membangun solidaritas, keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan sejati," sambung Zainut Tauhid.

Zainut Tauhid menilai terwujudnya persaudaraan sejati adalah impian semua orang. Bahkan inti pesan yang terkandung dalam nilai-nilai Kristiani erat kaitannya dengan hubungan antarumat manusia, demi terwujudnya persaudaraan sejati. Disini, Yesus memberikan diri-Nya sebagai saudara bagi semua orang. “Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya” (Yoh 15:13).”

"Kerukunan antarumat beragama senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya, etnis, suku, bahasa hingga agama, sesungguhnya hal tersebut memiliki dua makna, sebagai unsur perekat persatuan dan juga bisa menjadi pemicu perpecahan," papar Zainut Tauhid.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (tengah).

Zainut Tauhid menyampaikan bahwa ada banyak cerita di mana berbagai perbedaan menjadi pemicu lahirnya konflik, baik interen umat beragama maupun antarumat beragama. Bagi bangsa Indonesia, seharusnya perbedaan bukanlah sebuah alasan untuk tidak bersatu. Sejak zaman kemerdekaan, berbagai paham dan agama bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan tanah air dari tangan para penjajah. Tidak ada diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan. Bahkan semua perbedaan itu justru semakin memperkuat rasa persaudaraan dalam mewujudkan negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Dalam rancangan pembangunan bidang agama, pemerintah sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkannya. Pemerintah tentu tidak mungkin berjalan sendiri dalam melakukan pembangunan nasional. Keterlibatan aktif masyarakat adalah syarat penting bagi keberlangsungan pembangunan. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah keharusan. Peran gereja menjadi sangat strategis posisinya dalam pembangunan bidang agama, sosial, pendidikan, kesehatan dan pengembangan masyarakat," jelas Zainut Tauhid.

Zainut Tauhid melihat, dalam perjalanan sejarah bangsa, gereja telah berperan besar dalam pembangunan di berbagai bidang. Tentu hal ini merupakan bagian kontribusi besar masyarakat kepada bangsa ini. Dengan berbagai program pelayanannya, gereja menjadi sangat efektif dalam mengisi pembangunan nasional.

Semisal, lanjut Zainut Tauhid, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kehadirannya sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak dahulu Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) telah mengambil peran yang luas dalam berbagai program pembangunan. Baik program pelayanan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup maupun pengembangan masyarakat atau program Diakonia.

"Dengan program pelayanan Diakonia tersebut, GPdI tentu sangat diharapkan perannya yang lebih besar lagi dalam mewujudkan tata kehidupan bangsa yang lebih baik, adil, makmur dan sejahtera," kata Zainut Tauhid.

Sementara, dalam konteks kerukunan umat beragama, kata Zainut Tauhid, Bapak Menteri Agama telah mencanangakan tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. Hal tersebut setelah mencermati gejolak sosial dan politik kedepan yang mengkhawatirkan dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Disinilah peran Gereja GPdI untuk melibatkan diri lebih intens dalam mendukung program kerukunan umat beragama.

"Dengan pengalaman serta program pelayanan yang dimiliki Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Saya yakin mampu melaksanakan tugas mulia ini. Menerapkan sikap toleransi dan tenggang rasa, mempererat tali silaturahmi dengan melaksanakan sejumlah kegiatan bersama-sama (gotong royong, kerja bakti), mengedapankan musyawarah dan senantiasa berpikiran positif dan tidak mudah terprovokasi oleh bujukan politik praktis yang bertujuan mengoyak persaudaraan dan kerukunan umat beragama," tegas Zainut Tauhid.

"Semoga Rakornas GPdI Bidang Diakonia ini membawa manfaat besar bagi umat dan pelayanan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah-langkah baik kita semua," tutup Zainut Tauhid.