Malang, 23/3 (Pinmas) - Kalangan DPRD Kabupaten Malang, Jatim, meminta Kanwil Departemen Agama Pemprov Jatim untuk memperketat perijinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang beroperasi di wilayah Jatim tak terkecuali di Kabupaten Malang. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Syamsul Hadi, Kamis, di Malang, kepada ANTARA mengatakan, pengetatan perijinan tersebut selain mengacu pada Surat Ederan (SE) Menteri Agama juga untuk meningkatkan layanan bagi calon jamaah haji.

"Dengan tidak adanya KBIH-KBIH baru ini, KBHI yang sudah ada dan beroperasi tersebut juga bisa bersaing secara sehat dalam memberikan layanan bagi calon jamaah haji, bukan sebaliknya yang saling `menjegal` sehingga calon jamaah yang menjadi korban," katanya. Ia mengakui, belum lama ini sudah ada uji kelayakan dalam rangka meningkatkan layanan bagi calon jamaah haji, namun dari 21 KBIH yang beroperasi dan diverifikasi, ternyata hanya 19 KBIH yang layak dan lolos akreditasi.

Dikatakannya, pihaknya dalam waktu dekat ini juga akan melakukan dengar pendapat dengan Depag setempat terkait dengan pelaksanaan, perekrutan dan aturan yang diberlakukan oleh KBIH, karena sampai saat ini belum ada sistem dan payung hukum yang jelas serta detail.

Menurut politisi dari PKB itu, selama ini KBIH bebas melakukan perekrutan dan mencari calon jamaah haji tanpa dibatasi oleh ruang dan lokasi bahkan dalam pelaksanaan pemberangkatanpun juga ada diskriminasi, karena para calon jamaah haji yang non KBIH tidak diperbolehkan ikut dalam rombongan jamaah KBIH. Oleh karena itu, katanya, pihaknya akan mengusulkan agar instansi terkait membuat kode etik KBIH sehingga antar KBIH tidak saling `menjatuhkan` tetapi saling bekerja sama untuk meningkatkan layanan terhadap calon jamaah haji.

"Kami akan mengusulkan pada instansi terkait agar aturan yang belum ada dalam SE Menteri Agama ataupun peraturan penyelenggaraan haji agar segera dibuat dan direalisasikan sebagai antisipasi munculnya masalah dibelakang hari baik antar KBIH maupun calon jamaah haji," katanya.