Jakarta (Kemenag) --- Inspektur Jenderal Kementerian Agama Deni Suardini menegaskan reformasi birokrasi (RB) harus terus berjalan. Karenanya, Deni mengajak seluruh unsur Kemenag untuk memahami bahwa perbaikan RB bukan hanya sekedar untuk mengejar kenaikan indeks nilai. Namun, RB semestinya menjadi budaya yang terinternalisasi di Kemenag.

Hal ini disampaikan Deni usai menyerahkan hasil penilaian tim internal atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama, di Operation Room, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

“Sejatinya pelaksanaan RB ini bukan hanya mengejar nilai yang tinggi, tetapi harus menjadi budaya agar sasaran RB bisa terwujud dengan baik,” tutur Deni, Kamis (29/4/2021).

“Sebagaimana sasaran reformasi birokrasi itu sendiri, kita harus bisa menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan memberikan pelayanan prima kepada publik,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Nizar Ali memaparkan sejumlah tantangan dalam PMPRB Kemenag ini. Pertama, menurutnya, peran Tim Pokja belum seluruhnya optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam RB.

Kedua, pelaksanaan RB belum dilakukan secara berkala, hanya dilakukan pada saat akan submit saja. “Semestinya pelaksanaan RB ini terus dilakukan berkesinambungan, dan Tim Itjen diharapkan bisa terus memberikan pendampingan,” ungkap Nizar.

Staf Khusus Menteri Agama, Abdurrahman turut menyampaikan pesan dari Menteri Agama RI, Gus Yaqut. “Penilaian RB ini penting sebagai bahan evaluasi kita dalam melayani umat dan menjadi acuan agar kita bisa terus memperbaiki kinerja dan program-program kerja kedepannya,”pesan Abdurraman. (Risza/Desi)