Kerukunan umat beragama di Aceh telah dibangun sejak lama dan terawat dengan baik. Nilai-nilai agama yang mengajarkan kedamaian dan saling menghormati menjadi pedoman masyarakat di sana demi mewujudkan hubungan harmoni.

Kendati provinsi dengan mayoritas pemeluk Islam, kerukunan yang terbangun antara umat muslim dan non-muslim di Aceh berlangsung dengan tanpa adanya gesekan dan konflik akibat faktor agama. Meski menurut indeks yang dirilis Kemenag tahun 2019 Aceh berada di posisi bawah, bukan berarti kehidupan umat beragama di Aceh tidak rukun dan intoleran.

Sesuai dengan fakta di lapangan, kehidupan masyarakat umat beragama di Aceh adem ayem, nyaris tidak ada konflik antar umat beragama. Rasa toleransi antar sesama pemeluk agama terangkai dengan baik. Tokoh atau para Pembimbing Masyarakat (Pembimas) baik Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh sepakat menyuarakan, meski sebagai minoritas kehidupan masyarakatnya berlangsung dengan aman dan nyaman.

Seperti saat Ramadhan 1441H/2020M, para pemuka agama di Aceh mengikuti aturan dan kearifan masyarakat Aceh di bulan suci Ramadhan. Pembina Masyarakat Katolik Kanwil Kemenag Aceh, Baron F Pandiagan mengatakan, di bulan Ramadhan umat Katolik di Aceh tidak memiliki keluhan. Bahkan, menurutnya hal ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa umat Katolik di Aceh sangat menghargai perbedaan.

"Saya pikir ini salah satu kesempatan bahwa kami ingin menunjukkan bahwa kami juga memahami dan siap ikut kondisi Aceh. Kedua, secara pribadi tidak ada kendala karena kalau di rumah bisa disesuaikan," kata Baron, Selasa 28 April 2020.

Ia mencontohkan, salah satu bentuk menghargai perbedaan di Aceh, ada pemilik toko yang beragama Katolik meminta para pekerjanya yang muslim untuk pulang lebih cepat di bulan Ramadhan. "Masuk jam 10 pulang jam 3. Maka kemarin saya paham juga, kadang toko masih buka karyawan sudah pulang," katanya.

Hal serupa juga dikatakan Pembimas Buddha, Ketut Panji Budiawan. Menurut Panji, toleransi antar umat beragama di Aceh berjalan dengan sangat baik. "Kita di sini aman terkendali. Pedagang ikut menyesuaikan, tidak ada keluhan sama sekali," katanya.

Sementara Pembimas Hindu, Sahnan Ginting, mengaku sangat memahami kondisi Aceh yang sedang menjalankan puasa. Apalagi menurutnya, di agama Hindu juga mengenal puasa saat Nyepi. "Kita tetap menjaga komunikasi yang baik. Kita menyesuaikan diri, artinya apa yang ada di Aceh kita hargai," katanya.

"Tradisi puasa seperti ini dalam Hindu juga sudah ada, apalagi saat Nyepi tahun baru Saka, puasanya 24 jam dalam artian tidak makan minum, tidak beraktivitas, tidak keluar rumah, tidak berfoya-foya," ujarnya lagi.

Intinya, Aceh telah menunjukkan sikap toleransi yang sangat baik dalam menjalankan kehidupan antar umat beragama. Memang masih ada gesekan atau riak-riak kecil, tapi di sini semua pihak ikut andil membantu meminimalisir gesekan tersebut.

Maka, sudah seharusnya semua pihak bersama-sama mengupayakan tindakan sedini mungkin untuk mendeteksi hal yang dapat menimbulkan konflik. Jangan sampai seperti pemadam kebakaran, setelah terbakar baru datang. Di sinilah pentingnya upaya preventif.

Sementara itu, kerukunan Papua terbukti dengan indeks tertinggi. Hal ini tampak dari indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019 yang dirilis Kemenag. Fenomena ini menunjukkan bahwa Aceh dan Papua telah merawat kerukunan, dan masing masing daerah memiliki kelebihan dan cara masing-masing.

Indonesia sangatlah luas, dari Sabang hingga Maurake dengan beragam budaya dan agama, semua berkewajiban menjaga dan merawat kerukunan umat beragama untuk NKRI tetap jaya. Aceh dan Papua merupakan gerbangnya Indonesia, ujung ke ujung dengan letak geografis yang sangat jauh. Maka, dengan silaturrahmi, dialog dan saling berbagi, akan terjalin persaudaraan dan persatuan yang lebih baik.

Aceh dan Papua tentu memiliki perbedaan adat, suku, bahasa dan agama. Namun, perbedaan tersebut bukanlah persoalan, jika semua masyarakat saling menghargai dan paham arti perbedaan. Kerukunan umat beragama merupakan inti dari kerukunan nasional. Oleh karena itu, menjaga dan merawat kerukunan umat beragama itu sangat penting, baik itu kerukunan umat secara internal maupun antar umat beragama.

Untuk menyemai kerukunan di Nusantara, dimulai dari Papua dan Aceh, Kemenag menggulirkan program jembatan kesetiakawanan Aceh-Papua. Jembatan ini dibangun dengan mengintensifkan dialog tokoh agama lintas kawasan, program pendidikan dan rumah ibadah, sehingga jembatan ini mampu menyatukan semua dengan rukun dan damai.

Namun, perlu diketahui bahwa kerukunan itu dinamis serta tidak bisa diukur dengan angka. Menilai kerukunan dengan angka hanya akan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, apalagi kalau secara riil kondisinya kondusif. Maka, lihatlah lebih dalam tentang keberlangsungan kehidupan umat beragama tersebut, hidup damai, penuh rukun dan tak ada konflik. Biarlah ia tetap seperti itu tak harus ada angka-angka untuk mengukur rukun atau tidak. Sebab, angka tidak mampu menggambarkan kondisi kerukunan umat beragama.

Kondisi hari ini, Pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, ormas dan masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan kerukunan di Nusantara, mengampanyekan moderasi beragama, serta mengcounter isu-isu hoaks yang dapat membelah umat. Semua kita memiliki saham untuk menebar kedamaian dan kebijakan, punya peran untuk menjaga keselarasan dalam beragama dan memastikan terawatnya kerukunan secara menyeluruh.

Biasanya, kerukunan sedikit terusik saat memasuki tahun politik. Semoga perjalanan waktu semakin mendewasakan masyarakat dalam melihat perbedaan, termasuk beda pandangan politik. Semoga program jembatan kesetiakawanan ini mampu menjawab problematika kerukunan di Nusantara.

(Muhammad Nasril, Kasubbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Aceh)