K.H. Idham Chalid: Mozaik Politisi Santri Menjaga Martabat Kemanusiaan 

K.H. Dr. Idham Chalid (1922 – 2010) semasa hidupnya adalah ulama dan politisi berlatar-belakang santri dalam tugas kenegaraan. Ia  terlibat aktif dalam berbagai episode sejarah pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan. Peran yang dijalankan Idham Chalid di pentas politik nasional sejak dekade lima puluhan menunjukkan betapa kiprah ulama tak terpisahkan dari perjalanan republik. 

Karier politik Idham Chalid berproses dari bawah. Dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, ia pernah menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan dan lembaga tinggi negara. Ia pernah memimpin partai politik dan organisasi Islam di Indonesia. 

Idham Chalid lahir di Setui Kalimantan Selatan pada 27 Agustus 1922. Semasa mudanya menempuh pendidikan di Madrasah Mualimin Tinggi Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur (1942). Gelar Doctor Honoris Causa diperolehnya dari Universitas Al-Azhar Cairo tahun 1957. Pada usia relatif muda Idham Chalid sudah mencapai kematangan dalam leadership (kepemimpinan). Sejarah membuka jalan kepadanya untuk mengemban peran kenegaraan di masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) dan pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru). Ia adalah politisi ulung dan negarawan yang bertahan di segala cuaca. 

Dalam gelombang perubahan sosial-politik dari Orde Lama ke Orde Baru, tidak banyak politisi yang bertahan meniti dua rezim. Perubahan politik dan pergantian rezim seringkali mengakibatkan mereka yang berada di puncak harus meninggalkan gelanggang. Meminjam ungkapan wartawan senior H. Rosihan Anwar, “Lakon telah selesai. Tuan-tuan masuk kotaklah”. Logika sosial itu tidak terjadi pada sosok yang kita bicarakan ini.  

Semenjak masa revolusi kemerdekaan dan di masa Orde Lama, Idham Chalid menjadi anggota Dewan Daerah Banjar dan Amuntai (1949). Sewaktu perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, ia ikut andil dalam perjuangan gerilya di daerahnya. Setelah penyerahan kedaulatan, diangkat menjadi anggota DPR-RIS tahun 1950 selaku wakil daerah Banjar. Lalu berturut-turut menjadi anggota Parlemen Negara Kesatuan RI tahun 1950-1955, anggota DPR-RI hasil Pemilu 1955, dan anggota Konstituante (1956 - 1959) yang memiliki tugas membuat undang-undang dasar pengganti UUD Sementara 1950. 

Di era demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin Idham Chalid beberapa kali menjabat Wakil Perdana Menteri RI yaitu Wakil Perdana Menteri pada Kabinat Ali-Roem-Idham (1956-1957), Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Djuanda (1957-1959) dan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Dwikora (1966). Selain itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Wakil Ketua MPRS (1962-1966). Dalam episode akhir Orde Lama, ia menjabat Menteri Koordinator pada Kabinet Kerja dan Kabinet Dwikora. 

Setelah Orde Baru berkuasa, Idham Chalid diangkat menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Pembangunan I (1968-1973) dan Menteri Sosial ad interim (1970 -1971). Setelah Pemilihan Umum 1971, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR-RI periode 1971-1977. Selanjutnya menjabat Ketua DPA-RI periode 1978-1983, dan anggota Tim P7 (Penasihat Presiden Tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan ketuanya Dr. H. Roeslan Abdulgani. Dalam organisasi keulamaan Idham Chalid duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mulai tahun 1985. 

Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, peran dan jasa Idham Chalid yang tak dapat dilupakan terutama di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana (KB). Presiden Soeharto menugaskannya sebagai koordinator masalah Keluarga Berencana nasional. K.H. Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984 - 1998 menuturkan kepada penulis bahwa sejarah program Keluarga Berencana tidak dapat dipisahkan dari peran dan jasa dua tokoh ulama ialah K.H. Dr. Idham Chalid dan H.S.M. Nasaruddin Latif. Kedua tokoh itu representasi dua ormas Islam terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah.   

Pada periode Idham Chalid menjadi Sekjen PBNU, dalam Muktamar ke-19 di Palembang tahun 1952, NU menyatakan keluar dari Masjumi secara organisatoris dan melakukan kegiatannya sendiri menjadi partai politik. Dalam Pemilihan Umum Pertama tahun 1955, NU sebagai partai politik peserta Pemilu menduduki peringkat ketiga dari 4 besar partai pemenang Pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.  

Sejarah mencatat meski  Masyumi dan NU pecah secara politik, namun di antara tokoh-tokoh Masyumi dengan NU tetap terjalin hubungan baik dan kerjasama. Juru Bicara Masyumi Dr. H. Anwar Harjono, SH pernah mengatakan antara Masyumi dan NU memang ada perbedaan-perbedaan, tetapi lebih banyak lagi persamaannya. 

Ketika menyuarakan aspirasi umat Islam di DPR dan Konstituante, Fraksi Masyumi dan Fraksi NU sering satu suara, berpisah tapi tetap kompak. Generasi penerus patut belajar dari teladan menjaga silaturahmi, saling menghormati dan saling mengunjungi di antara para pemimpin di masa lampau, sekalipun terdapat perbedaan pendapat bagaimana dicontohkan para tokoh NU dan Masyumi, seperti antara K.H. Masjkur dengan Mohammad Natsir, K.H. Saifuddin Zuhri dengan Buya Hamka dan H.S.M. Nasaruddin Latif yang juga merupakan pemuka Muhammadiyah, K.H. Dr. Idham Chalid dengan K.H. Hasan Basri, dan lainnya. Perbedaan organisasi dan sudut pandang perjuangan politik tidak menghalangi persahabatan dan silaturahmi di antara sesama tokoh dan pemimpin umat.

Idham Chalid tokoh yang paling lama memimpin Nahdlatul Ulama (NU). Sejak dekade 1950-an, ia telah aktif dalam Gerakan Pemuda Ansor. Ia terpilih sebagai Sekjen PBNU periode kepengurusan Ketua Umum KH. Masjkur. Idham Chalid menjabat Ketua Umum Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) paling lama yaitu 28 tahun secara terus-menerus dari tahun 1956 sampai 1984. Kepemimpinan Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU, khususnya dalam episode akhir, mengalami dinamika konflik hingga digantikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 1984.

Dalam sejarah politik dan kepartaian era Orde Baru, Idham Chalid merupakan salah seorang deklarator dan pendiri Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanggal 5 Januari 1973 serta menjadi presiden partai. Kabarnya Presiden Soeharto pernah menawarkan kepada Idham Chalid untuk mendampinginya sebagai Wakil Presiden. Ulama dan politisi umat yang telah kenyang dengan asam garam perpolitikan itu tidak bersedia tampil kembali karena merasa zamannya sudah lewat. Ada ungkapan menarik dari Idham Chalid sebagai sesepuh bangsa yang pandai membaca tanda-tanda zaman, “Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.” 

Sebuah prinsip kepemimpinan dan sikap menjaga martabat kemanusiaan yang dipraktikkan Idham Chalid antara lain  ketulusan melayani umat. ”Pelayanan nomor satu, hasilnya nomor dua. Menolak permintaan orang dengan cara baik jauh lebih baik daripada menerima permintaan dengan cara yang kaku.” ungkapnya. 

Satu ketika semasa menjabat Wakil Perdana Menteri, ia sedang rapat, datang rombongan kiyai kampung hendak bertemu. Rombongan tamunya dipersilakan menunggu. Idham Chalid buru-buru izin keluar untuk menjumpai tamunya. Salah seorang pejabat yang ikut rapat berkomentar, “Pak Idham ini payah, lagi rapat penting malah keluar .....” Sambil jalan beliau berkata, “Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan duduk di sini....”

Penulis menyaksikan langsung salah satu bentuk keteladanan Idham Chalid dalam menjaga etika jabatan menyangkut kebijakan negara. Sebuah policy kepala negara yang diutarakannya dalam percakapan dengan penulis di rumahnya seputar rencana keputusan presiden mengenai perubahan Tim P7. Pesan Pak Idham Chalid ketika itu, “Jangan dibilang siapa-siapa dulu, tidak enak sama Pak Harto.” ujar beliau.  

Penulis membaca sebuah buku kecil yang memaparkan pesan-pesan perjuangan Idham Chalid. Ia mengatakan, “Dalam zaman ini, kalau saudara-saudara memelihara kambing, saudara tidak cukup hanya perlu mengenal kambing, tapi juga harus tahu babi. Kalau satu kali babi masuk ke dalam kandang kambing, jangan saudara kira itu adalah kambing yang tidak berbulu dan tidak bertanduk. Karena banyak hewan-hewan yang sudah menyerupai kambing, tapi sebetulnya bukan kambing.”      

Di samping sebagai politisi ulung, Idham Chalid adalah seorang penggerak pendidikan umat dengan watak low profile-nya. Semasa muda ia pernah mengajar di almamaternya Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan Direktur Noormal Islam School di Amuntai Kalimantan Selatan. Meski berkiprah di dunia politik, namun tidak melupakan akar pengabdiannya di dunia pendidikan. Ia mendedikasikan lembaga pendidikan untuk menjaga martabat kemanusiaan.

Sekitar tahun 1959 ia mendirikan Perguruan Darul Maarif yang sekarang beralamat di Jalan RS Fatmawati 45 Cipete, Jakarta Selatan. Pada awal didirikan murid-murid Perguruan Darul Ma’arif meliputi TK, SD, SLTP dan SLTA terdiri dari anak-anak kalangan ekonomi menengah ke bawah bahkan banyak di antaranya tergolong dhuafa. 

Salah satu yang berkesan ialah sikap konsisten Idham Chalid semasa hidupnya menjaga idealisme pendidikan Perguruan Darul Maarif sebagai sekolah yang tidak boleh dikomersilkan. Hal itu dibuktikan dari biaya pendidikan di Perguruan Darul Ma’arif yang jauh lebih murah dibanding di sekolah negeri dan perguruan swasta lainnya di DKI Jakarta. 

“Saya mendirikan perguruan bukan untuk mencari keuntungan seperti sekolah-sekolah elit Islam, tetapi saya ingin menampung anak-anak tukang bajaj, tukang sapu, anak-anak tukang sayur di daerah sini untuk bisa bersekolah, minimal mendapatkan ilmu dan ijazah. Saya ingin menampung orang-orang yang tidak kaya dan tidak pintar.” ungkapnya. Ia menolak tawaran pihak yang ingin membantu mengembangkan Perguruan Darul Ma’arif menjadi sekolah elit, sebagaimana terekam dalam buku Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid (2008). 

Kenapa ia menolak pengembangan Darul Maarif, alasannya sederhana dan masuk akal. Khawatir sekolah tersebut tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang murah dan terjangkau oleh anak-anak dari kalangan menengah ke bawah.

Penulis pertama kali bertemu secara fisik dengan K.H. Dr. Idham Chalid pada tahun 1994 dalam rangka pengumpulan data penyusunan buku biografi H.S.M. Nasaruddin Latif. Sempat terbersit dalam hati; apa benar di sini tempat tinggal Pak Idham Chalid, karena tempat itu adalah kompleks sekolah. Meski mantan pejabat tinggi negara, kediaman dan kehidupannya tidak memamerkan kemewahan. Ia menikmati hari tuanya di komplek Perguruan Darul Maarif di daerah Cipete Jakarta Selatan. Idham Chalid tidak sulit dijumpai dan tanpa protokoler. Penulis diterimanya dengan ramah. Pembawaannya tenang, santun dan menyejukkan. Setelah ia jatuh sakit dan menjalani istirahat (home care) dengan tenang di kamarnya yang sepi dari hingar-bingar metropolitan, penulis beberapa kali membezuk. 

Penulis menyaksikan sudut human interest Idham Chalid yang punya kebiasaan suka memberi cinderamata milik pribadinya kepada tamu-tamunya, seperti jam tangan, jaket, sorban, tasbih dan lain-lain. Dalam biografinya diungkapkan, bahkan kalau ada tamu dari daerah kehabisan bekal dan perlu ongkos seringkali dibantu dari dana pribadinya.  

K.H.Dr.Idham Chalid menghembuskan napas terakhir dan menghadap Khaliqnya dengan tenang pada tanggal 11 Juli 2010 M/28 Sya’ban 1431 H pukul 08.00 WIB pada usia 88 tahun. Penulis hadir melepas pemberangkatan jenazah almarhum dari rumah duka di kompleks Perguruan Darul Maarif Cipete Jakarta Selatan ke tempat pemakaman di Cisarua Bogor. Pemakaman jenazah Idham Chalid dilaksanakan dengan upacara militer di Kompleks Pondok Pesantren Anak Yatim Darul Quran Cisarua Bogor. 

Pada tanggal 7 November 2011 pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum K.H. Dr. Idham Chalid sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar terhadap negara dan bangsa. Selain pahlawan nasional untuk Idham Chalid, gelar Pahlawan Nasional pada tahun itu diberikan untuk dua tokoh Islam terkemuka lainnya yaitu Prof. Dr. Hamka dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Perjuangan dan pengabdian Idham Chalid dengan segala kelebihan dan kekurangannya, patut dikenang dan diambil hikmahnya oleh para pemimpin bangsa dan generasi muda di masa kini. Mozaik pengabdian politisi santri menjadi inspirasi di tengah langkanya keteladanan yang otentik.

M. Fuad Nasar (Pemerhati sejarah dan agama, Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang)