Kemenag Bahas Program Prioritas di Rakernas 2021

Jakarta (Kemenag) --- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama 2021 memasuki hari kedua. Rakernas membahas rencana kerja tiap unit Eselon I yang disinergikan dengan program prioritas Kemenag. Rapat ini berlangsung di aula HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat.

Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang dan Balai Diklat mengawali sesi pemaparan ini. Hadir, Irjen Kemenag Deni Suardini dan Kabadan Litbang dan Diklat Ahmad Gunaryo. Selaku  moderator, Sekretaris Balitbang dan Diklat Moh. Ishom.

Paparan Irjen Deni Suardini menitikberatkan upaya mewujudkan Kementerian Agama Bebas Korupsi. Sementara Kabadan Litbang dan Diklat mengangkat isu kerukunan umat beragama dan indek kesalehan.

"Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2020 ini menunjukkan angka rata-rata nasional pada 67,46 dengan kategori tinggi, tapi menurun dibanding tahun sebelumnya yakni 73.8,"  kata Ahmad Gunaryo, Selasa (6/4/2021).

"Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan peran FKUB dan upaya menciptakan kerukunan lebih diintensifkan," sambungnya.

Paparan selanjutnya disampaikan masing-masing dirjen, di antaranya Dirjen Pendis, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Selain evaluasi dan capaian kinerja, dibahas juga salah program strategis Kemenag, yakni: penguatan Moderasi Beragama. Program ini menjadi program unggulan dari masing-masing unit Eselon I Kemenag.

Rakernas Kemenag 2021 mengangkat tema "Percepatan Transformasi Layanan Publik". Acara ini digelar secara luring dan daring selama tiga hari, 5 - 7 April 2021. Tampak hadir di hari kedua Rakernas, Sekjen Kemenag Nizar dan Stafsus Menteri Agama.

Usai paparan rencana kerja, agenda Rakernas, dilanjutkan dengan pembahasan program prioritas Kemenag di masing-masing komisi.

Komisi I membahas penyederhanaan Birokrasi dan manajemen kinerja. Komisi II membahas Program prioritas Kemenag. Komisi III membahas akselerasi digitalisasi layanan.