Cilacap (Kemenag) --- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berulangkali menekankan pentingnya semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Salah satunya dengan menghadirkan perbaikan manajemen tata kelola dan pelayanan birokrasi yang semakin baik.

Pesan ini yang kemudian ditangkap oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Salah satunya dengan menyediakan layanan konsultasi daring atau Live Chat Online.

Kepala Kankemenag Cilacap Imam Tobroni menjelaskan, Live Chat Online merupakan salah satu fitur yang disiapkan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (Simantap) yang dikembangkan oleh Kemenag Cilacap.

“Melalui layanan Live Chat Online yang tersedia di aplikasi Simantap Kemenag Cilacap ini masyarakat bisa bertanya seputar program-program atau layanan keagamaan yang ada di wilayah kerja Kemenag Kabupaten Cilacap,” ujar Imam Tobroni, Senin (2/8/2021).

“Kami berharap, dengan Live Chat Online ini juga memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan kami di Kantor Kemenag Cilacap. Apalagi dalam suasana pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Simantap merupakan aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui playstore. Selain layanan Live Chat Online, masyarakat di wilayah Cilacap juga bisa menikmati layanan-layanan lainnya di aplikasi Simantap Kemenag Cilacap seperti informasi seputar Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Cilacap, Jadwal Nikah, Jadwal Bimbingan Perkawinan (Bimwin), dan layanan lainnya.

“Kita ingin memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam menerima layanan dari Kemenag. Suasana pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan secara fisik atau tatap muka tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menerima informasi dari Kemenag,” katanya.

Imam melanjutkan, aplikasi Simantap Kemenag Cilacap sendiri adalah salah satu modal Kemenag Cilacap menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Meyalani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.

“Kantor Kemenag Cilacap merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui inovasi layanan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik,” tuturnya.

(Rendi)