Bogor (Kemenag) --- Biro Umum menggelar Rapat Kerja Penyusunan Program dan Anggaran Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) pada Kementerian Agama.

Rapat yang digelar secara luring ini diikuti peserta yang terdiri para Koordinator Perlengkapan dan Layanan Kesehatan, Sekretaris UKPBJ, Koordinator dan Sub Kordinator serta segenap organ UKPBJ Kementerian Agama.

Kepala Biro Umum Setjen Kemenag yang sekaligus Kepala UKPBJ Fesal Musaad mengatakan, rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari rakor percepatan pengadaan barang dan jasa se-Indonesia pada 30 September 2021. Raker berlangsung 6-8 Oktober 2021 di Kota Bogor, Jabar.

Menurut Fesal Musaad, raker penyusunan program dan anggaran UKPBJ diorientasikan untuk percepatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenag.

"Raker ini perlu dimaknai dengan peningkatan silaturahim, membangun kebersamaan agar proses pengadaan barang dan jasa di Kemenag ke depan lebih baik dari tahun ini dan tahun sebelumnya," ujar Fesal di Bogor, Rabu (6/10/2021).

"Karena UKPBJ unjuk tombak keberhasilan pembangunan Kemenag. UKPBJ sakit, Kemenag pun ikut sakit. Untuk itu paradigmanya perlu diubah, dari lambat menjadi cepat. Reformasi dan kamandirian UKPBJ harus kita wujudkan," sambungnya.

Ia menambahkan raker ini sangat strategis guna menyamakan presepsi tentang visi, misi dan program kerja yang terukur agar ke depan UKPBJ Kemenag menjadi Center of Excellence (COE) dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenag yang ditandai dengan prestasi dan karya.

"Semoga raker ini membawah berkah dan manfaat bagi percepatan pembangunan di Kemenag. Alhamdulillah kita sudah melakukan terobosan UKPBJ, saatnya bukan lagi lompatan tapi percepatan. Susun starategi percepatan tender pra DIPA , susun program kerja yang tepat.
Saya yakin saudara-saudara lebih paham karena ahli pengadaan," harap Fesal.

Dijelaskan Fesal pada rakor pertama percepatan pengadaan barang dan jasa se-Indonesia pada 30 September turut dihadiri Sekjen Kemenag.

Rakor pertama diikuti para sekretaris unit eselon 1 Pusat, Kakanwil se Indonesia, Kepala UPT Asrama Haji, serta para pejabat fungsional JFT PBJ dan jajaran organ UKPBJ Kementerian Agama

Salah satu poin dari rakor itu adalah percepatan perubahan PMA Nomor 4 tahun 2019 tentang UKPBJ dan disesuaikan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

"Kita perlu komitmen percepatan perubahan PMA Nomor 4 tahun 2019 dan komitmen mendorong kemandirian atau kematangan UKPBJ baik domain proses, kelembagaan, SDM dan sistem informasi," ujarnya.

"Saya hanya ingin mendengar ada prestasi di UKPBJ Kemenag, ada pujian dari LKPP dan pujian apresiasi dari instansi lainnya," tandasnya.