Riau (Kemenag) --- Sertifikasi Halal merupakan salah satu program prioritas nasional yang digulirkan pemerintah. Karenanya, dibutuhkan sinergi semua pihak untuk mewujudkannya, termasuk Pemerintah Daerah.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Muhammad Aqil Irham saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal Pemerintah Daerah Provinsi Riau, di Kantor Gubernur Riau. "Kita ingin Indonesia menjadi produsen halal terbesar sebagaimana misi Presiden dan Wapres," papar Aqil, Selasa (28/6/2022).

Saat ini, pemerintah menargetkan ada 10 juta produk bersertifikasi halal. "Ini berat. Tapi jika kolaborasi dan sinergi dilakukan seluruh Indonesia, kita pasti bisa," tegas Aqil.

Turut hadir mendampingi Aqil, Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Riau Mahyudin.

Aqil menambahkan saat ini Halal sudah menjadi tren global, bukan lagi domestik. "Halal bukan hanya etika agama, tapi sudah jadi standar global. Meliputi mutu, kuaitas, higienitas. Jika label halal disematkan di kemasan, orang mempersepsi produk tersebut baik, bermutu, dan bersih atau sehat," kata Aqil.

Maka tak heran, bila saat ini Sertifikasi Halal menjadi bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Halal ini sudah jadi industri. Karenanya, kami berharap sinergi dan kolaborasi seluruh K/L dan pemerintah daerah bisa terbangun," kata Aqil.

"Karena jelas dampaknya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat amat besar. Kami berharap Pemprov Riau juga dapat mendorong percepatan Sertifikasi Halal di sini," imbuhnya.

Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Masrul Kasmy tersebut diikuti 57 orang peserta dari Sekda Prov. Riau, Bupati dan Walikota Se – Prov. Riau, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas, Perguruan Tinggi, Pengurus Organisasi Keagamaan, dan pengusaha serta undangan lainnya.