Halal Indonesia

Kemenag: Sistem Informasi SIHALAL Bantu Percepatan Layanan Halal

Jakarta (Kemenag) --- Penggunaan teknologi dalam bentuk sistem informasi SIHALAL dipastikan akan membantu upaya percepatan layanan sertifikasi halal. Hal itu diungkapkan oleh Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, saat menjadi narasumber acara International Webinar and Halal Expert Talk yang digelar oleh Indonesia Halal Training (IHATEC).

"Penerapan sistem informasi dalam layanan sertfikasi halal tentu akan membantu mewujudkan akses layanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, dan lebih akuntabel," ungkap Mastuki pada seminar berbahasa Inggris bertema "Introduction of SIHALAL and Update of Cerol-SS23000 as Online Halal Certification System in Indonesia" itu, Jumat (23/4/2021).

Menurut mantan juru bicara Kemenag itu, sudah seharusnya BPJPH sebagai lembaga penyelenggara layanan publik untuk terus menyempurnakan layanan sertifikasi halal yang dilaksanakannya. Terlebih, amanat regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) setelah terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, mengatur bahwa durasi pelaksanaan sertifikasi halal dituntut untuk lebih cepat dari sebelumnya.

"Layanan sertifikasi halal juga harus menjangkau para pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan layanan kita juga diakses oleh pelaku usaha di manca negara. Karenanya, penerapan aplikasi layanan merupakan sebuah keniscayaan saat ini," jelasnya.

Saat ini BPJPH telah menerapkan Sistem Informasi Halal atau SIHALAL. Sistem Informasi berbasis web ini dapat diakses melalui desktop, personal computer, handphone dan sebagainya sehingga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.

"Implementasi sistem aplikasi harus berimplikasi meningkatnya kualitas layanan, sehingga kepuasan pelaku usaha atau masyarakat sebagai penerima layanan juga meningkat. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya jumlah sertifikat halal yang merupakan indikator penguatan ekosistem halal kita," imbuh Mastuki.

Sementara itu, Subkordinator Sistem Informasi dan Humas BPJPH yang merupakan pengelola pengembangan aplikasi SIHALAL, Muhammad Yanuar Arief, mengatakan bahwa penguatan SIHALAL terus dilakukan oleh pihaknya. Di antaranya, dengan cara mengintegrasikan data dan aplikasi dengan lembaga terkait lainnya.

"Kita akan menggunakan single data source atau satu data untuk semua yang terintegrasi dan dikelola dengan baik dalam suatu sistem informasi. Dengan demikian diharapkan tidak ada hambatan teknis seperti redundant  dan semacamnya, sehingga proses layanan dapat lebih efektif dan efisien," jelas Yanuar Arief.

Data yang dikelola BPJPH tersebut akan menjadi data referensi yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh stakeholder JPH terkait.

"Saat ini SIHALAL juga sudah terintegrasi dengan OSS sehingga untuk pendaftaran sertifikasi halal sudah diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB," tambah Yanuar Arief.

Pengembangan SIHALAL selain terintegrasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) juga akan terintegrasi dengan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, juga layanan fintech seperti LinkAja dan sebagainya.

"Upaya sinergis ini kita kita lakukan bersama dengan tujuan agar pelaku usaha tak hanya semakin mudah dalam mengakses layanan sertifikasi halal saja. Namun sekaligus juga untuk mendukung jaringan market produk halal UMK kita. Secara lebih luas ini juga akan memperkuat ekosistem halal kita," kata Yanuar Arief.

Webinar yang diikuti peserta dari beberapa negara itu juga menghadirkan narasumber Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati. Webinar dimoderatori oleh Trainer IHATEC, Dofactora Rocky.