Konsul Haji: Biaya Haji Reguler Bangladesh Sekitar 100 Juta Rupiah

Jeddah (Kemenag) --- Konsul Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Nasrullah Jasam mengatakan biaya haji reguler Bangladesh sebesar 25.000 Saudi Arabian Riyal (SAR) atau sekitar 100 Juta Rupiah.

“Biaya perjalanan jemaah haji Bangladesh dibagi terbagi dua macam, VIP dan Reguler. Standard harga reguler mencapai 25 ribu Riyal, sementara VIP mencapai 60 ribu Riyal,” terang Nasrullah Jasam di Jeddah, Rabu (12/10/2022). Hadir juga, Mustasyar Konsul Haji Bangladesh Md. Aslam Uddin.

“Tidak ada dana optimalisasi sehingga seluruh biaya ditanggung jemaah,” lanjutnya.

Hal ini disampaikan Nasrullah usai bertemu Konsul Haji Bangladesh, Md. Jahirul Islam, di Kantor Teknis Urusan Haji (TUH) Jeddah. Pertemuan itu dimanfaatkan kedua pihak untuk berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Nasrullah, banyak informasi yang disampaikan Md. Jahirul Islam seputar teknis penyelenggaraan haji di Bangladesh. Kalau di Indonesia penyelenggaraan ibadah haji mayoritas dilakukan pemerintah, di Bangladesh justru sebaliknya. Pemerintah Bangladesh hanya menyelenggarakan ibadah haji untuk 5% kuota. Sementara untuk 95 % kuota, diserahkan kepada pihak swasta atau travel haji.

“Pemerintah Bangladesh hanya menyelenggarakan haji reguler. Sementara untuk travel haji, da pilihan reguler dan VIP,” paparnya.

“Ada sekitar 1.700 travel haji yang memberangkatkan jemaah haji Bangladesh. Sementara untuk umrah, jumlahnya sekitar 500 travel,” sambungnya.

Dalam kondisi normal, kuota Bangladesh sebanyak 120ribu. Karena pandemi, pada musim haji 2022, kuota haji Bangladesh hanya 60ribu jemaah. Saat ini, tercatat ada sekitar 200.000 warga Bangladesh yang telah mendaftar sebagai jemaah haji. Sehingga, masa tunggu keberangkatan hanya sekitar dua tahun.

Berikut beberapa data terkait penyelenggaraan haji Bangladesh:
1. Mayoritas jemaah haji Bangladesh  terkonsentrasi di wilayah Misfalah.
2. Kapasitas kamar dihuni 4 orang untuk VIP, dan 6 orang untuk reguler.
3. Pemondokan di Madinah di wilayah Markaziyah.
4. Tidak ada layanan konsumsi. Jemaah diberi kebebasan membeli makan sendiri-sendiri.
5. Bangladesh tidak melakukan upgrade transportasi antar kota, hanya menggunakan layanan transportasi dasar.