Hari kedua di Kairo, Selasa (20/12/2022), tim advance kunjungan kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mengunjungi kantor pusat Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA). Kami bertemu dengan Prof Dr Abdul Daim, penasehat Grand Shaikh Al Azhar bidang pendidikan, sekaligus Sekjen OIAA Internasional.

Selama pertemuan, kami membincang hal-hal strategis terkait persiapan penandatangan MoU antara Kemenag dengan Al Azhar. Menurut Abdul Daim, kesepakatan antara Kemenag dan Al Azhar sebagai langkah penting bagi upaya meningkatkan kesiapan calon mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al Azhar, Mesir.

Menurutnya, selama ini kebijakan Al Azhar dengan sistem muadalah (kesetaraan) lembaga mengalami beberapa kendala, meskipun hal tersebut telah menjadi kebijakan Al Azhar sejak lama. Sehingga perlu kebijakan penyesuaian agar input calon mahasiswa baru (camaba) Al Azhar makin baik.

Salah satu masalah yang ditemukan adalah adanya para pihak yang melakukan "jual-beli" ijazah muadalah kepada calon mahasiswa baru. Padahal, kemampuan dia sebagai camaba tidak memadai dari aspek bahasa. Akibatnya kualitas mahasiswa dan alumni Al Azhar dipertaruhkan.

Menyangkut keberadaan pelajar atau santri yang belajar di Ma'had Al Azhar dan sering menimbulkan masalah, Abdul Daim mengatakan bahwa kebijakan Al Azhar bersifat terbuka. Siapa pun boleh belajar di Ma'had dari negara mana pun. Saat disinggung adanya masalah yang dialami sejumlah pelajar Indonesia di Ma'had Al Azhar, Daim menegaskan bahwa keberadaan Ma’had Al Azhar sesungguhnya untuk memfasilitasi anak-anak pengungsi akibat korban perang, seperti anak-anak Pelestina, Suriah, Irak, Yaman, Libya, dan lainnya.

Bagi Al Azhar, lanjut Daim, melalui kebijakan ini, siapapun dapat belajar di Mesir, dari negara mana pun. Dari sinilah ada sebagian orang yang memanfaatkan peluang ini, sehingga memobilisasi anak-anak untuk masuk di Ma'had-ma'had di Mesir. Bahwa ada masalah yang dialami oleh sejumlah pelajar Indonesia di sini, misalnya sebagian mediator kurang bertanggung jawab sehingga ‘menelantarkan’ mereka, itu kembali kepada kebijakan pemerintah Indonesia sendiri.

Karenanya, untuk perlindungan pelajar dari berbagai kepentingan, silahkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan bagi mahasiswa di Mesir. Pastikan anak-anak yang belajar di Ma'had dapat hak-haknya dengan baik dan layak.

Usai mengunjungi OIAA Pusat, kami bergerak menuju gedung Pusat Bahasa Markaz Shaikh Zayed Pusat. Dalam kesempatan tersebut, kami disambut dengan ramah oleh salah satu pimpinan lembaga tersebut, Humaida. Mereka menyampaikan tentang program pengembangan bahasa bagi penutur asing, khususnya mahasiswa dari Indonesia.

Dia meyakinkan kepada kami bahwa Markaz Shaikh Zayed memiliki metode pembelajaran yang mudah dan kompatibel bagi pemula. Menurutnya, mahasiswa Indonesia yang belajar beberapa bulan di sini akan mampu berbahasa Arab dengan baik. Pada saat bersamaan, mahasiswa Indonesia yang belajar di Markaz Shaikh Zayed diminta memperlihatkan kebolehan bahasa dengan berbahasa Arab.

Kami pun diajak melihat ruang-ruang kelas Markaz Sheikh Zayed, bertemu dengan para pelajar dari berbagai negara, dan juga melihat berbagai buku ajar yang diterapkan dalam kurikulum pembelajaran di sana. Ala kulli hal, lembaga bahasa Markaz Sheikh Zayed dapat disebut sebagai lembaga yang cukup kredibel mendidik anak-anak bangsa untuk belajar bahasa Arab secara baik, sehingga menjadi pintu pembelajaran ilmu-ilmu lainnya. Apalagi sekarang sudah ada cabangnya di Indonesia.

(Bersambung....)