14 September 1995. Pada tanggal ini, Presiden Suharto mencanangkan Hari Kunjung Perpustakaan. Acara ini dimaksudkan sebagai pengingat pada publik agar menjadikan perpustakaan sebagai bagian dari aktifitas masyarakat. Hari Kunjung Perpustakaan tentu juga dimaksudkan agar masyarakat tetap sadar bahwa ada perpustakaan sebagai wahana untuk mendukung pentingnya kesadaran literasi. Apa boleh buat, bisa jadi tidak banyak yang mengetahui momen 14 September ini. Sangat mungkin perhatian lebih tersedot pada gegap tanggal 30 September yang mungkin dipandang lebih punya nilai pembahasan.

Hari Kunjung Perpustakaan (HKP) terasa tidak populer. Peringatan seperti ini tidak semeriah Hari Pendidikan Nasional atau yang lainnya. Kemasan riuh dan ekstravaganza acara-acara berlabel nasional lainnya dengan sendirinya menenggelamkan gaungnya. Saking tidak populer, situs Perpustakaan Nasional sendiri tidak terlihat memberi tekanan khusus pada HKP. Adakah ini membawa pengaruh atau mewakili gambaran, setidaknya, pada minat baca masyarakat atau siswa?

Sebagai bagian dari upaya menjaga kasadaran kolektif tentang literasi secara umum, HKP tidak sendirian. Telah banyak upaya yang ditempuh untuk menumbuhkembangkan upaya literasi, baik yang bersifat program maupun lainnya. Gerakan Literasi Sekolah, berbagai festival literasi, gimmick-gimmick program terkait literasi, dan masih banyak lainnya bisa disebut sebagai contoh. Sayangnya, HKP bisa jadi berupa sebatas seremoni sebagaimana yang lainnya. Habis seremoni, habis pula fokus substansinya. Pada titik ini, tiadanya upaya tindak lanjut yang tepat atas seremoni-seremoni serupa adalah bagian dari lemahnya upaya menegakkan dan menjaga substansi program secara umum.

3 Desember 2019. Tanggal ini menandai peluncuran hasil Program Penilaian Pelajar Internasional atau Program for International Student Assessment (PISA) 2018. Laporan PISA berdasar penilaian terhadap 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara setiap tiga tahun sekali. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains dari tiap anak. Hasil PISA 2018 menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam membaca mendapatkan skor rata-rata 371, sementara rerata keseluruhan adalah 487. Untuk skor rata-rata matematika siswa Indonesia adalah 379 (rata-rata keseluruhan 487), sains 389 (rata-rata keseluruhan 489). Dalam konteks kemampuan membaca, PISA mencatat rata-rata anak Indonesia berada pada peringkat 6 dari bawah atau peringkat 74. Skor rata-rata Indonesia adalah 371 (rata-rata keseluruhan 377 persen).

Kondisi seperti ini belum jauh beranjak dari data serupa beberapa tahun sebelumnya. Data tahun 2018 ini masih “istiqamah” dengan data tahun 2011. Hasil tes Progress International Reading Literacy Study (PIRLS) tahun 2011 yang mengevaluasi kemampuan membaca peserta didik kelas IV menempatkan Indonesia pada peringkat ke-45 dari 48 negara peserta dengan skor 428, di bawah nilai rata-rata 500 (IEA, 2012). Pada tahun 2012, dari 65 peserta survei, PISA mencatat kemampuan membaca siswa Indonesia ke-64 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Data ini sejalan dengan temuan UNESCO (2012) terkait kebiasaan membaca masyarakat Indonesia, bahwa hanya satu dari 1.000 orang masyarakat Indonesia yang membaca!

Survei Program for International Student Assessment (PISA) jamak menjadi rujukan kualitas pendidikan di dunia. Banyak pihak menilai PISA bukan hanya memiliki indikator yang lengkap dalam menilai kualitas pendidikan pada wilayah yang disurveinya, lebih jauh PISA juga menjadi bahan penting berbagai negara dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Jarak penetapan HKP dan rilis PISA 2018 terentang 25 tahun lebih. Di antara jarak tersebut tentu sudah banyak langkah dan kebijakan yang ditempuh. Namun hasil PISA 2018 seperti melemparkan diri pada waktu sebelum penetapan HKP dilakukan. Berbagai kebijakan dan program yang sudah dijalankan terkait literasi terasa mendapat pil pahit dengan hasil survei ini. Dengan penilaian PISA tersebut, berbagai program pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan seperti menemukan kritik yang begitu tajam. Kiamatkah literasi kita? Rasanya tidak. Hasil survei PISA tentu bukan satu-satunya rujukan yang bisa dipakai.

Ironi Buku dan Minat Membacanya
Temuan Unesco di atas boleh saja sangat memprihatinkan. Namun demikian, temuan para pegiat literasi di berbagai daerah membantah sinyalemen tersebut (detik.com. 5/1/2019 dan 20/09/2019). Disampaikan bahwa minat anak-anak di daerah untuk membaca sangat tinggi. Mereka akan melahap buku apapun yang diberikan ke mereka. Yang terjadi, buku yang tersedia tidak cukup untuk melayani keinginan mereka untuk membaca. Di berbagai daerah juga tumbuh kegairahan yang besar dalam membentuk taman baca untuk anak-anak dan perpustakaan masyarakat. Dalam kaitan ini, sangat terasa peran gerakan-gerakan volunteer dalam mendorong dan mengkampanyekan budaya literasi sampai ke pelosok daerah.

Pemerintah lewat program pengiriman buku gratis via pos pada setiap tanggal 17 juga sukses mendorong sebaran buku dari dan ke seluruh penjuru Indonesia. Disebutkan, rata-rata sekitar 300 ton buku dengan biaya kirim (yang seharusnya) sekitar 800 juta terdistribusikan tiap tanggal itu. Jika distribusi buku ini adalah semacam dialog dan semacam silaturahim pengetahuan tentang kekayaan budaya masing-masing daerah, lalu lalang buku lewat program ini dengan sendirinya mendukung tumbuhnya toleransi antardaerah dan nasionalisme.

Maraknya ekosistem kesadaran buku dan minat membaca anak-anak di daerah tidak berjalan beriringan dengan masyarakat perkotaan. Berbeda dengan apa yang terjadi di daerah-daerah, masyarakat kota cenderung suka membeli buku tapi tidak untuk membacanya. Minat masyarakat perkotaan Indonesia untuk membeli buku berada di peringkat kelima di Asia. Peringkat Indonesia ini lebih baik dibandingkan dengan Singapura dan Vietnam. Survei menunjukkan, sebanyak 63% masyarakat Indonesia membeli buku minimal satu dalam setahun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam sebesar 60% dan Singapura 51%. Meski demikian, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Thailand yang mencatat skor 79%, Malaysia 76%, dan Filipina 69%.

Dengan minat dan kemampuan membeli buku seperti ini, bagaimana mungkin, berdasar survei Unesco dan lembaga survei internasional lainnya, nalar dan kemampuan baca masyarakat Indonesia demikian rendah? Secara saintifik, survei dan studi tentang tingkat dan nalar keterbacaan anak Indonesia itu sulit untuk dibantah. Namun demikian, menafikan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung gerakan literasi juga langkah yang sangat gegabah. Langkah realistis barangkali adalah menjadikan data PISA --dan lembaga lainnya dalam konteks literasi-- sebagai salah satu sarana evaluasi tentang permasalahan minat baca dan buku secara umum, sambil mengatasi berbagai masalah yang ada di lapangan.

Data Kemendikbud tahun 2018 menyebutkan bahwa sebanyak 36,22% sekolah dasar di Indonesia masih belum memiliki perpustakaan. Tanpa adanya perpustakaan, bagaimana berharap wawasan anak-anak itu bisa berkembang, selain menjadi generasi yang textbook? Padahal, persoalan perpustakaan bukan hanya bagaimana agar ia hadir dan menjadi bagian dari layanan dan standar sarana dan prasarana madrasah atau sekolah. Perlu dipikirkan agar buku-buku yang ada di perpustakaan adalah gudang ilmu dan pengetahuan yang mampu mendukung dan menumbuhkan capaian akademik dan imajinasi anak-anak. Penting dilakukan agar perpustakaan menjadi bagian utuh dari upaya besar menjadikan siswa mampu berpikir kritis dan mengkomunikasikan pengetahuannya dalam berbagi ide dengan teman-temannya dalam diskusi dan proyek mandiri berdasar bacaan terhadap buku-buku perpustakaan.

Malas Baca Buku, Bergairah di Medsos
Langkah solutif yang dijalankan bersama menjadi penting dilakukan. Kesadaran untuk menjadikan buku dan kebiasaan membaca sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas individu menyentuh aspek budaya kita. Seiring makin mudahnya teknologi membantu hajat hidup dalam berbagai detil kehidupan dan kecenderungan untuk lebih banyak bertutur ketimbang menulis, publik seperti makin menjauh dari kontkes buku dan keterbacaannya.

Dalam gambaran sederhana, Anda yang sedang mengantre di salah satu stasiun kereta Jakarta misalnya, akan lebih mudah menemui orang yang sibuk dengan smartphone ketimbang membaca buku. Jarang sekali terlihat orang yang sengaja membaca buku di keramaian seperti itu. Kalaupun ada, dia akan menerima resiko terlihat aneh di mata sekitar. Keanehan ini timbul karena budaya membaca buku yang belum tumbuh dengan baik dan benar.

Orang mungkin bisa berdalih bahwa saat melihat smartphone bisa juga dipakai untuk membuka dan membaca buku atau informasi dalam berbagai bentuknya secara online. Namun sayangnya, gawai dan produk teknologi informasi lainnya memiliki kecenderungan dan kemampuan yang berbeda dengan kesadaran diri manusia. Mesin teknologi ini memiliki kemampuan multitasking yang mampu menggoda dan mengalihkan fokus orang untuk beralih ke hal-hal trending yang disediakan media sosial. Maka, dari semula niat yang terbangun untuk semata melihat dan mendapatkan informasi bisa sekejap berubah menjadi ajang mendapatkan gosip dan ghibah.

Fokus dan perhatian masyarakat pada smartphone khususnya media sosial memang tinggi. Pada tahun 2017 Kominfo mengungkap data bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu kurang lebih 9 jam dalam menatap layar gawai. Dengan fokus yang demikian tinggi, tidak heran jika masyarakat Indonesia terkenal begitu cerewet dan merepet di media sosial. Untuk urusan cuitan dan pembicaraan twitter, misalnya, Jakarta dan Bandung menempati sepuluh besar dunia dengan rata-rata 10 juta cuitan tiap hari.

Durasi mengkhidmati medsos seperti ini membenarkan sinyalemen yang disampaikan Stephen Apkon dalam The Age of The Image: Redefining Literacy in a World of Screen (2013). Apkon menyindir anak-anak di penjuru dunia yang sudah demikian terkoneksi dengan dunia digital dan menilai mereka sebagai generasi yang berkembang menjadi screenager (generasi layar), bukan lagi teenager. Generasi layar merujuk pada waktu dan kesempatan yang lebih banyak dipakai untuk memelototi layar gawai dan menghabiskan waktu bermedsos.

Pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Loren Coleman dalam The Media Effect, How the Media and Polular Culture Trigger the Mayhem in Tomorrow`s Headline (2004), bahwa dominasi teknologi media telah sedemikian rupa menciptakan realitas baru bagi anak-anak. Media telah membuat anak-anak tersambung (plugged in), selalu “menyala” atau online (turn on), dan teralihkan (turn out) perhatian mereka kepada internet. Pada saat yang bersamaan, anak-anak itu makin menjauh dari hubungan dengan keluarga, orang tua, dan sekitarnya.

Berbagai peringatan para ilmuwan sosial itu patut diperhatikan bersama. Kita tentu tidak menginginkan anak-anak akan berkembang menjadi generasi yang jauh dari kualitas dan budaya baca sebagaimana yang dilaporkan PISA, PIRLS, dan Unesco. Kita juga tidak mengharapkan mereka menjadi individu yang tercerabut dari akar sosial karena keasyikan mengkhidmati media sosial atau gawai secara umum tepat di saat mereka sedang berupaya mengembangkan diri di bangku belajar.

Dalam kaitan ini, penting juga kiranya dipikirkan bersama untuk membangun semacam gerakan literasi Pendidikan Islam yang masif dan berkelanjutan. Gerakan ini agar bisa menjadi dorongan semua pihak pemangku kepentingan Pendidikan Islam untuk menjadikan buku dan budaya baca-tulis sebagai faktor terpenting dalam proses pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan diri.

Data PISA (juga Unesco dan lembaga lainnya), ditambah budaya tutur yang lebih kuat ketimbang budaya tulis, berada dan memenuhi unsur pesimis dalam melihat konteks literasi ke depannya. Namun melihat minat anak-anak dalam membaca dan daya tahan pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam membangun dan mengembangkan gerakan literasi kiranya masih menebar dan menyulut semangat bersama. Wallahu a’lam

Saiful Maarif (bekerja pada Dit PAI Ditjen Pendidikan Islam)