MENAG AKAN MENGEVALUASI BPIH PLUS dan KBIH

Boyolali, 24/1(PIKDA) - Menteri Agama (Menag), Maftuh Basyuni, akan segera mengevaluasi dan menata kembali Biro Penyelenggara Ibadah haji (BPIH) plus dan kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dirasakan merugikan jamaah haji. Hal tersebut dikatakan Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), H Akhmad Su`aidi SPd, di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Minggu, meneruskan pernyataan Menag saat meninjau pemulangan haji di Asrama Haji Donohudan, Sabtu lalu. Lebih lanjut, Menag menerangkan, evaluasi dan penataan ulang dilakukan untuk perbaikan pelayanan haji pada tahun berikutnya, terkait adanya beberap biro BPIH plus yang menelantarkan jamaahnya, dan masalah pemodokan yang kurang layak di tanah suci, serta KBIH yang terlalu banyak melakukan pemungutan biaya, sehingga memberatkan para jemaah. Kata Akhmad, Menag berencana akan menutup sejumlah biro perjalanan haji plus yang dinilai tidak baik dalam penyelenggaraan. Adapun porsi bagi penyelenggaraan haji plus, pihaknya akan memberikan kuota sebanyak 17 ribu jamaah diperebutkan secara bebas antara mereka. Dengan pola seperti itu, menurut dia, masyaarakat biar bisa memilih sendiri biro mana yang dianggap kredibilitas dan mampu memberi pelayanan terbaik bagi jamaahnya. "Jika kuota tersebut tidak terpenuihi, akan diberikan kepada jamaah regular," katanya. Menag juga berkeinginan untuk menata keberadaan KBIH yang semestinya lebih banyak berfungsi dalam bimbingan ibadah haji, bukan sebaliknya malah membebani para jamaah dengan adanya berbagai pungutan yang tidak perlu seperti baju seragam dan lainnya. Mengenai kritikan sejumlah anggota DPR RI, terhadap kualitas pemondokan di Makkah dinilai kurang layak, menurut Maftuh, merupakan dosa kolektif, terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji yang menetapkan berdasar atas persetujuan dewan. Maftuh Basyuni juga menerangkan, untuk memperoleh pemondokan yang layak dan dekat dengan Masjidil Haram minimal 2.000 riyal, namun saat menetapkan BPIH DPR bersikukuh dengan standar harga 1.150 riyal. Padahal komponen pemondokan di Makkah ini merupakan salah satu kunci sukses penyelenggaraan haji. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dipemondokan Medinah dan mekah beberapa waktu lalu, menurut Menag, berencana akan memberikan makan selama jamaah tinggal di tempat tersebut, dengan biaya diambilkan dari "living cost" atau uang untuk biaya hidup bukan untuk membeli oleh-oleh. Menag berharap, adanya evaluasi tersebut penyelenggaraan haji tahun depan dapat memperoleh pemondokan yang lebih baik dan tidak ada lagi subsidi silang serta tidak ada pungutan lagi yang memberatkan para jamaah.(ant/ba)