Mekkah, 15/12 (Pinmas) - Kepala Staf Teknis Urusan Haji, Nur Samad Kamba, Mengakui pertemuan dengan jamaah kloter 1 UPG belum berhasil dilaksanakan. Ini terkait tuntutan mereka atas penjelasan pemerintah mengenai dasar pengembalian uang selisih sewa pemondokan. Mestinya mereka menerima uang selisih tersebut pada 9 Desember lalu. Namun pengembalian sebesar 169 Riyal bagi 294 jamaah dan 100 Riyal untuk 31 jamaah lainnya itu belum mau diterima. Mereka menuntut ada penjelasan rasional tentang besaran pengembalian itu. Menurut Nur Samad ia telah tiga kali melakukan kunjungan ke pemondokan mereka di 121 dan 122. Namun, kata dia, saat ia bertandang ke sana tak semua jamaah yang berada di tempat.

‘’Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan pertemuan batal digelar,’’ katanya di Mekkah, kemarin. Nur Samad mengatakan saat ia datang ada jamaah yang sedang di Masjidil Haram atau tempat lainnya. Jadi tak semua jamaah yang berkumpul lengkap untuk melakukan pertemuan dan penjelasan mengenai besaran pengembalian uang selisih sewa pemondokan. Kalau memang mereka telah siap untuk melakukan pertemuan, ungkap Nur Samad, maka pertemuan antara dirinya dengan 325 jamaah tersebut diyakini akan berhasil dilakukan. Sehingga penjelasan dari pihak yang kompeten mengenai perumahan dapat diterima oleh mereka. Nur Samad mengatakan tuntutan adanya penjelasan itu merupakan hal yang wajar saja. Ia pun menyatakan bahwa hal itu merupakan sebuah riak yang terjadi di setiap penyelenggaraan haji.’’

Itu merupakan hal wajar terjadi di setiap penyelenggaraan ibadah haji,’’ katanya. Ketua Kloter 1 UPG, Abdul Rahim P Sanjata, mengatakan bahwa jamaah masih menunggu penjelasan rasional dari pemerintah. Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa jamaah memang dijanjikan bertemu dengan Nur Samad Kamba. Pertemuan tersebut, kata Rahim, mestinya dilakukan pada 11 Desember 2006 lalu namun dibatalkan. Sebab pada hari itu kebetulan terjadi kecelakaan yang menimpa bus yang membawa jamaah haji kloter 12 SOC dari Madinah ke Makkah.Menurut Rahim, ia belum mengetahui kapan pertemuan lanjutan akan dilakukan.’’Hal yang kami harapkan adalah penjelasan yang rasional atas pengembalian uang sisa sewa pemondokan. Jamaah memang menuntut adanya langkah itu dari pemerintah,’’ tegasnya. Rahim menambahkan, mestinya terjadi keterbukaan antara pemerintah dengan jamaah tentang masalah ini. Dengan demikian, ungkap dia, nantinya tak ada prasangka buruk jamaah terhadap pemerintah tentanga kriteria yang menjadi dasar pengembalian dan besarnya uang pengembalian itu sendiri.(MCH/Ims)