Medan, 12/12 (Pinmas) - Pernyataan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang menyatakan menolak pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Syariat karena dinilai rentan terhadap konflik dan perpecahan mendapat kecaman keras dari berbagai ormas Islam dan Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa Islam (OKI) di Sumatera Utara. "Saya secara pribadi sangat mengecam keras pernyataan Ketua Umum DPP KNPI yang menyatakan perda syariat tidak tepat diberlakukan karena bisa menimbulkan konflik," kata Sekretaris DPW Pemuda Bulan Bintang (PBB) Sumut, Rafdinal S.Sos, kepada wartawan di Medan, Selasa.

Ketua Umum DPP KNPI Hasanuddin Yusuf ketika membuka Rakerprov KNPI Sumut di Medan, Senin (11/12) malam menyatakan pemberlakuan Perda Syariat dinilai rentan terhadap konflik dan perpecahan di tengah-tenagh masyarakat."Pemberlakuan syariat Islam rentan konflik dan perpercahan. Kita minta agar pemberlakuannya ditunda," katanya. Menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP KNPI itu, sejumlah kecaman berdatangan dari berbagai ormas Islam dan OKI di Sumut. Kecaman juga datang dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Suhandi dan Ahmad Aswan Wr, Ketua dan Wakil Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, H. Nasir Wahab dan Anang Anas Azhar, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara Pemuda Muslimin Indonesia, Hadi Alimuddin dan Lahmuddin Ritonga serta Ketua PW Gema Al Ittihadiyah Sumut, M Thamrin Hasibuan.

Rafdinal menegaskan DPP KNPI harus segera mengklarifikasi pernyataannya. Sebab, jika tidak diklarifikasi dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan bagi umat Islam. "Jika perda syariat diterapkan dalam pemerintahan, maka diyakini akan mampu mengurangi kriminalitas dan perbuatan tercela yang selama ini telah merajalela," ujarnya. Rafdinal yang juga Wakil Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Medan itu menilai pernyataan Ketua Umum DPP KNPI Sumut itu sebagai pernyataan pribadi seseorang yang terlalu ketakutan terhadap Islam (Islamophobia). Selain itu ia juga menilai pernyataan pimpinan KNPI tersebut sebagai sikap liberasasi. "Jika seperti ini sikap orang nomor satu di KNPI, maka kita khawatir KNPI akan menjadi perpanjangan tangan suatu kelompok tertentu khususnya kelompok liberal," tegasnya.(Ant/Ims)