Opini

Pemuda Pelopor Moderasi di Tahun Toleransi

Thobib Al Asyhar

Thobib Al Asyhar

Tahun 2022 ditetapkan pemerintah sebagai Tahun Toleransi. Penetapan in bukan tanpa argumen. Selain untuk meneguhkan persatuan bangsa, juga menjaga harmoni jelang tahun politik 2023; satu tahun jelang hajat demokrasi untuk pemilihan capres, pimpinan daerah, dan anggota perwakilan rakyat.

Seperti kita tahu, di tahun politik ini, semua isu dikaitkan dengan politik. Mulai dari soal kebijakan, hingga cuitan remeh temeh pejabat di media sosial, semua dikaitkan kepentingan politik. Hampir tidak ada ruang selain soal politik. Apalagi saat ini bursa calon presiden (capres) mulai muncul dan jadi bahan perbincangan.

Tentu kita tidak ingin segregasi sosial terjadi lagi. Situasi politik tahun 2017 saat Pilkada DKI dan Pemilu 2019 menjadi bukti nyata. Tahun-tahun kelam bagi persaudaraan kemanusiaan itu betul-betul menjadi ancaman bagi bangsa ini. Masyarakat "terbelah" hanya soal pilihan Cagub dan Capres.

Yang menjadi keprihatinan mendalam adalah segregasi yang didasarkan pada alasan agama. Banyak oknum politisi yang menjadikan argumen agama untuk menyerang musuh politik. Agama dijadikan kendaraan untuk kepentingan pragmatisme politik. Dalil-dalil agama "dipaksa-tafsir" untuk menafikan lawan politik.

Situasi seperti itu tentu menjadi "noda demokrasi" bagi kehidupan harmoni masyarakat. Kemajemukan bangsa ini harus tetap dijaga dengan menjadikan agama sebagai spirit pembangunan. Meminjam istilah GusMen Yaqut Cholil Qoumas, menjadikan agama sebagai inspirasi. Inspirasi bagi kemajuan dan menjaga martabat kemanusiaan.

Jika agama dijadikan media "dagang" politik, selain akan merusak agama itu sendiri, juga dapat meluluhlantakkan sendi-sendi persaudaraan sebangsa. Terlalu banyak contoh bangsa di planet bumi ini yang hancur karena pertikaian yang kemudian dikait-kaitkan dengan keyakinan dan agama. Perselisihan politik atas dasar aliran paham dan kelompok beragama.

Oleh karena itu, di Tahun Toleransi ini semua pihak harus ikut berperan. Para pemuda tentu memiliki peran sangat penting. Pemuda adalah generasi yang "full charging". Mereka memiliki energi luar biasa yang mampu mengubah wajah dunia. Sejarah telah membuktikan bagaimana pemuda menjadi simpul-simpul pokok perubahan di semua lini kehidupan.

Lahirnya Sumpah Pemuda 1928 yang ingin Indonesia bersatu menjadi bukti nyata hadirnya pemuda bagi kelestarian bangsa ini. Demikian juga proklamasi kemerdekaan yang dipimpin Soekarno-Hatta 1945, tidak dapat dilepaskan dari peran pemuda. Sekian banyak peristiwa penting dipastikan atas kontribusi para pemuda.

Lalu, bagaimana peran pemuda dalam menjaga Tahun Toleransi ini agar sukses dan mampu merekatkan persaudaraan sejati bagi seluruh komponen bangsa? Dalam konteks inilah dibutuhkan para pelopor moderasi yang mampu membawa angin segar bagi kehidupan umat beragama secara moderat.

Pemuda Pelopor Moderasi (PPM) harus hadir membawa ide-ide menyegarkan. Ide yang mampu mencerahkan umat bagaimana kita hidup di negara majemuk. PPM harus menjadi poros utama agar cara pandang beragama masyarakat tidak ekstrem. Cara beragama yang tidak mempertentangkan kehidupan keagamaan dengan kebangsaan.

Setidaknya ada empat hal yang dapat diambil oleh PPM dalam menjaga harmoni masayakat. Pertama, PPM harus bersedia menjadi "bridging" atau jembatan sosial antar pihak yang berselisih. Menjadi jembatan memang bukan hal mudah. Ibarat jembatan akan selalu diinjak-injak oleh banyak orang. Demikian juga posisi ini hampir dipastikan akan mendapat "serangan" kedua belah pihak. Tetapi, manfaat yang akan diperoleh sangat besar bagi bangsa ini.

Pemuda yang memiliki idealisme kebangsaan, tentu tidak ingin persaudaraan masyarakat terkoyak. Persaudaraan kemanusiaan di atas segalanya. Perbedaan paham, keyakinan, dan agama memang sebagai hal yang "given", tetapi berkontribusi bagi terciptanya kedamaian di tengah pusaran perbedaan adalah tugas mulia yang sangat membahagiakan.

Kedua, PPM harus bisa menghindari untuk menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Di satu sisi pemuda begitu besar perannya bagi pembangunan, tetapi konflik-konflik berskala besar juga banyak yang melibatkan anak-anak muda. Bahkan anak-anak di bawah umur sering dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan sesaat.

PPM perlu mengambil jarak kepentingan agar kehadirannya tidak menjadi sebab masalah semakin runyam. Para pelajar, mahasiswa, dan generasi milinenial harus menjadi penyeimbang atas semua sudut ke-ekstreman. Tidak melibatkan diri dalam unsur ekstrem adalah keharusan agar tidak menjadi batu sandungan bagi keberlangsungan bangsa ini.

Ketiga, ikut terlibat dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Perkembangan teknologi informasi membuka ruang bahwa setiap orang boleh berbicara. Bahkan kepemilikan "gadget" menjadikan semua orang merasa memiliki hak untuk bicara. Jika hak bicara dan ekspresi ini tidak dikontrol dengan pemahaman literatif yamg memadai, maka akan sangat membahayakan bagi masyarakat.

PPM harus melibatkan diri dalam kampanye-kampanye positif melalui dunia maya. Konten-konten positif melalui akun FB, IG, Youtube, TikTok, dan lain-lain harus memberi warna untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Gunakan semua jalur media online dengan mengisi unsur yang mencerdaskan, membahagiakan, sehingga orang lain lebih optimis untuk masa depan.

Keempat, PPM agar tetap fokus pada pengembangan diri dalam mencapai target kehidupan ideal. Posisi sosial dimanapun adalah pilihan, seperti menjadi politisi, birokrat, pengusaha, profesional, maupun tokoh agama. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah kehadiran pemuda wajib menjadi magnet kebaikan. Pemuda harus dapat dijadikan teladan bagi lingkungannya, sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik.

Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022. Semoga bangsa ini tetap jaya, maju, mandiri, dan bermartabat menyongsong Indonesia Emas.

Thobib Al-Asyhar (Dosen SKSG Universitas Indonesia, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama DIKTIS Kementerian Agama)


Editor: Moh Khoeron
Fotografer: Istimewa

Opini Lainnya Lihat Semua

Keislaman Lainnya Lihat Semua

Ruchman Basori (Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI)
Puasa Birokrat