Jakarta, 28/02 (Pinmas) - Perlu ada perlakuan khusus (istimewa) kepada madrasah untuk mengejar ketertinggalannya dibanding sekolah umum, kata Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Depag, Yahya Umar. "Anggaran Depag untuk pendidikan hanya Rp6,9 triliun, termasuk gaji gurunya, sedangkan anggaran pendidikan di Depdiknas sampai puluhan triliun, masih ditambah ada alokasi dari APBD," kata Yahya di depan puluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung DPR RI Jakarta, Senin.

Apalagi siswa madrasah dibebani dua kurikulum, ujarnya, yakni kurikulum agama sekaligus umum, sementara siswa sekolah umum hanya dibebani kurikulum umum. "Sekolah di Depdiknas beban siswanya biasa-biasa saja tetapi sering mendapat bantuan, sebaliknya siswa madrasah syarat beban, tetapi jarang sekali ada bantuan. Jadi sangat tidak proporsional membandingkan keduanya," kata Yahya.

Yahya menambahkan, selama ini bantuan pendidikan, beasiswa, dan sejenisnya di luar APBN selalu dialokasikan untuk sekolah negeri. Padahal 100 persen pesantren dan 91,6 persen Madrasah didirikan oleh masyarakat alias swasta yang kurang modal, sehingga tanpa bantuan itu ketertinggalan madrasah menjadi semakin jauh, ujarnya. Perlakuan khusus yang dibutuhkan madrasah tersebut, ia mencontohkan, misalnya beasiswa untuk lulusan Madrasah Aliyah di pelosok-pelosok untuk masuk ke universitas-universitas unggulan seperti UGM, ITS, IPB dan lainnya.

Selain itu program menyekolahkan guru-guru madrasah di 15 universitas unggulan untuk mata pelajaran umum seperti matematika dan lainnya. Pihaknya juga mulai melaksanakan program bantuan Rp500 juta untuk sejumlah madrasah yang mengajukan perubahan terukur. Pihaknya, tambah Yahya, juga sudah menetapkan dari 90 persen anggaran pendidikan di luar gaji guru dialokasikan untuk madrasah swasta di daerah-daerah, baik sekolahnya, gurunya dan siswanya. Sampai 2005, lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Depag total 206.425 unit dengan 19.707.484 peserta didik. Rinciannya, 17.054 Raudlatul Athfal (RA) setingkat TK dengan 714.567 siswa, 40.258 Madrasah baik Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah (setingkat SD, SMP dan SMA) dengan 6.026.965 siswa, 14.798 pondok pesantren dengan 3.464.334 siswa.

Selain itu, Madrasah Diniyah (pendidikan agama informal -red) dengan 2.927.183 siswa, dan 106.617 Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) dengan siswa 6.574.435 siswa. Dalam rapat Kerja Panitia Ad Hoc III DPD yang dipimpin Muhammad Surya dan dihadiri Menag Maftuh Basyuni itu, DPD juga menyatakan dukungannya bahwa Pemerintah Daerah sudah sepatutnya memajukan madrasah di daerah masing-masing dengan mengalokasikan APBD.(Ant/Ba)