Presiden: Pemerintah Wajib Lindungi Agama Agar Tak Dinodai

Jakarta, 21/4(Pinmas) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah wajib melindungi agama dan para pemeluknya agar agama tidak dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena ternyata masih ada sebagian warga yang tidak menghormati etika. "Karena itu pemeluk agama wajib saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan," kata Yudhoyono di kawasan Pekan Raya Jakarta, Jumat saat membuka Pasamuan Agung (Musyawarah Nasional) Perwakilan Ummat Budha Indonesia (Walubi) ke-2.

Oleh sebab itulah, Yudhoyono menilai Peraturan Bersama Mendagri Mohamad Ma`ruf dan Menteri Agama Maftuh Basyuni tentang kewajiban pemerintah memelihara kerukunan serta pembangunan rumah-rumah ibadah sangat penting. "Saya melihat Peraturan Bersama itu memiliki nilai yang sangat strategis," kata Presiden kepada 1200 peserta Pasamuan yang berlangsung tanggal 21-22 April 2006 tersebut. Peraturan Bersama tahun 2006 tersebut dibuat untuk menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menag tahun 1969 tentang pembangunan sarana ibadah.

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara menegaskan karena kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia maka jangan terjadi satu kelompok berusaha menghambat dinamika kelompok lainnya. "Jangan sampai ada satu kelompok yang menghambat dinamika kelompok lainnya," kata Presiden pada acara yang dihadiri pula Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. serta Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya. Kepala Negara mengingatkan perbedaan agama, latar belakang budaya serta adat istiadat yang menghasilkan kemajemukan itu seharusnya justru membuka ruang untuk kepentingan bersama.

Sementara itu, ketika berbicara tentang era globalisasi dan reformasi yang melanda dunia, Kepala Negara menegaskan bahwa salah satu cirinya adalah kebebasan. "Kita hidup dalam era globalisasi dan reformasi. Salah satu ciri globalisasi adalah demokratisasi," kata Yudhoyono sambil menambahkan bahwa kebebasan merupakan salah satu ciri globalisasi dan reformasi, bahkan merupakan roh demokratisasi. Namun kebebasan tersebut tidak boleh menjadi ancaman pihak lain.

Sebelumnya, Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya melaporkan Walubi sebelumnya merupakan singkatan dari Perwalian Ummat Budha Indonesia sejak berdirinya tahun 1979. Namun kini artinya adalah Perwakilan Ummat Budha Indonesia, karena majelis -majelis aliran ummat Budha di dalamnya memiliki otoritas untuk mengatur dirinya sendiri.(Ant/Atn)