Jakarta, 25/4 (Pinmas) - Pondok pesantren yang menganut pola Salafiah atau hanya mengajarkan pendidikan agama saja akan mendapatkan program pendidikan kesetaraan kejar paket A, B, dan C, agar para santrinya bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Pesantren harus mampu berbenah diri, jika tidak maka alumninya tidak akan diakui oleh publik. Untuk itu, Pimpinan Pusat Rabhitah Ma`ahid Islamiyah (PP RMI) akan memberikan alternatif bagi pesantren Salafiah dengan menerapkan progran paket A, B, dan C," kata Sekretaris PP RMI A Hamid Syarif, usai bersama pengurus RMI lainnya bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dari sekitar 11 ribu pondok pesantren yang berada di bawah RMI, masih ada sekitar 20 persen yang tetap bersikeras menganut pola pendidikan Salafi yang hanya mengajarkan pendidikan agama Islam tanpa menerapkan pendidikan umum seperti madrasah. Sedangkan sekitar 80 persen pondok pesantren lainnya kini telah menerapkan pola pendidikan umum dengan membuka Madrasah Diniyah (SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP) dan Madrasah Aliyah (SMA), bahkan ada beberapa pesantren yang telah memiliki perguruan tinggi.

Penerapan program paket A (setara SD/MI), paket B (setara SMP/MTs) dan paket C (setara SMA/MA), kata Hamid, merupakan salah satu upaya agar para lulusan pesantren salafiah bisa meneruskan pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi bahkan hingga ke perguruan tinggi. "Wapres tadi juga meminta agar pondok pesantren lebih terbuka mengadopsi kurikulum pendidikan umum agar santri-santri lulusannya mampu bersaing dengan siswa lulusan sekolah umum," katanya.

Wapres Jusuf Kalla, tambah Hamid, juga mengharapkan agar pondok pesantren mampu membuat program aksi melalui pemberadayaan di bidang ekonomi maupun keterampilan bagi para santrinya. Dengan demikian, lanjutnya, pesantren akan memiliki kesejajaran antara kemandirian di bidang ekonomi dengan di bidang pendidikan. Ia mencontohkan, jika pondok pesantren berada di dekat perkebunan, lokasi perikanan dan lain-lain maka sebaiknya pesantren itu mengembangkan keterampilan di bidang tersebut. "Nantinya akan ada pesantren yang menjadi pilot project bagi pesantren-pesantren lain di sekitarnya agar bisa dijadikan contoh terutama di bidang pemberdayaan ekonomi," katanya. PP RMI, lanjut Hamid, saat ini juga tengah melakukan kerjasama dengan Departemen Koperasi untuk mengembangkan mini market di 24 titik di Jawa, yang ke depannya diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan bagi pesantren. RMI merupakan ormas di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang didirikan untuk mengkoordinasikan sekitar 11 ribu pesantren NU di seluruh Indonesia dengan jumlah santri sekitar sembilan juta.

Kongres Santri Sementara itu, Ketua PP RMI KH Mahmud Ali Zain mengatakan, kedatangan PP RMI menemui Wapres juga untuk menyampaikan rencana melaksanakan Kongres Santri se-Indonesia di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Malang, Jawa Timur, pimpinan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, pada September 2006 mendatang. "Semestinya Kongres Santri se-Indonesia itu akan dilaksanakan pada 27-29 Mei 2006 namun karena padatnya agenda PBNU sehingga diundur hingga September 2006," katanya. Agenda utama kongres tersebut, katanya, adalah untuk membentuk sebuah organisasi khusus santri yang bertujuan membantu PP RMI agar mampu meningkatkan kualitas dan pemberdayaan pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia.

Ia menambahkan, organisasi yang akan dibentuk itu murni untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan sama sekali tidak terkait masalah politik. "Santri sering bingung setelah lulus mau kemana, sehingga butuh adanya organisasi yang bisa mengarahkan mereka," kata Mahmud Ali Zain yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Jawa Timur itu. Wapres, lanjutnya, menyatakan setuju dengan rencana pembentukan organisasi santri itu namun Wapres mengingatkan agar organisasi tersebut mampu meningkatkan kemajuan terhadap masalah pendidikan di pesantren.(Ant/myd)