Proses Lebih Mudah, Komisi VIII DPR: Manfaatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis

Padang (Kemenag) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk memanfaatkan program fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2022. Hal ini disampaikan Lisda saat membuka Workshop SIHALAL bagi Pelaku Usaha, Auditor Halal, Penyelia Halal, dan Masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat.

"Sekarang proses mendaftar Sertifikasi Halal itu lebih mudah dan cepat, karena dilakukan online. Terlebih saat ini BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memiliki program Sertifikasi Halal Gratis. Ini harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang memiliki usaha," ujar Lisda, Rabu (26/10/2022). 

Lisda mengungkapkan kepemilikan sertifikasi halal ini ke depan menjadi kebutuhan bagi para pelaku usaha. "Sertifikasi halal ini sekarang sudah bukan voluntary sifatnya, tapi sudah mandatory," paparnya. 

"Tahun 2024, seluruh produk yang beredar harus bersertifikat halal. Jadi jangan sampai ketinggalan. Mumpung ada program Sehati, manfaatkan!" sambung Lisda. 

Workshop SIHALAL diikuti 55 peserta yang terdiri dari pendamping proses produk halal, auditor, penyelia, serta pelaku usaha di Sumatera Barat. Turut hadir dalam pembukaan Subkoordinator Sistem Informasi dan Humas BPJPH Nurhanuddin, Ketua Satgas Halal Sumbar Miswan, Sekretaris Satgas Halal Ikrar Abdi, serta perwakilan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH). 

Menurut Lisda, meskipun selama ini Sumatera Barat terkenal dengan makanan berbahan baku halal, sertifikasi tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. 

"Di luar negeri, ada bumbu rendang yang dipasarkan. Tapi sayangnya itu dari Thailand, bukan dari Sumatera Barat. Kenapa begitu padahal rendang jelas merupakan makanan khas Sumbar," ungkap Lisda. 

"Ini karena mungkin teman-teman pelaku usaha dari Thailand sudah mensertifikasi halal produknya sehingga bisa masuk pasar internasional. Kita pun harus begitu," sambung politisi partai Nasdem ini menambahkan. 

Hal senada disampaikan Kepala Satgas Halal Sumatera Barat Miswan. "Kita berharap dengan sertifikasi halal, produk-produk dari ranah minang yang terkenal dengan makanan yang enak ini bisa menembus pasar internasional," ujar Miswan yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumatera Barat. 

Ia bersama jajarannya terus menggenjot jumlah sertifikasi halal di Sumatera Barat. Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SIHALAL), jumlah pendaftar Sehati dari provinsi Sumatera Barat per 26 Oktober 2022  berjumlah 1.115. 

"BPJPH membuka 324.834 kuota SEHATI. Di Sumbar baru sekitar seribuan yang daftar, jadi akan kita pacu bersama agar jumlah ini terus meningkat," papar Miswan.