Ciputat (Kemenag) --- Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag sedang menginisiasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) berbasis komunitas satuan pendidikan di madrasah.

Kepala Pusdiklat Mastuki menilai IKM berbasis komunitas satuan pendidikan memiliki potensi tingkat keberhasilan sangat besar. Sebab, semua komponen yang ada di satuan pendidikan memahami alur IKM dengan baik.

"Saya melihat praktik implementasi berbasis satuan pendidikan ini secara langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, juga di Jawa Timur, dan Kalimantan Utara. Hasilnya sangat maksimal, sangat bagus," tuturnya di CIputat, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, penerapan kurikulum tidak bisa dilakukan hanya oleh guru semata. Semua stakeholders pendidikan harus bahu membahu membantu mewujudkannya. "Dari praktik baik yang sudah saya lihat, banyak madrasah maupun sekolah yang implementasi Kurikulum Merdekanya sangat bagus karena ditunjang bukan hanya oleh guru, tetapi bersama-sama antara guru dan kepala Madrasah, juga support dari pengawas, juga wali murid," tambahnya.

IKM, kata Mastuki, juga perlu melibatkan pendamping dari perguruan tinggi setempat dan/atau keterwakilan organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Dukungan Pemda, Dinas Kependidikan, dan Kantor Kementerian Agama juga sangat dibutuhkan.

"Dari praktik baik inilah, Pusdiklat Teknis akan mencoba untuk mengimplementasikan dalam pola pelatihan yang melibatkan komponen-komponen madrasah yang ditambah dengan stakeholders madrasah," terangnya.

"Kita berharap penyelenggaraan IKM ini bisa maksimal karena dukungan multi pihak tersebut. Dan kami serius untuk menggarap ini dengan melibatkan Balai Diklat Keagamaan yang ada di seluruh Indonesia," tambahnya.

Mastuki mengaku sudah melakukan koordinasi, sosialisasi panduan penyelenggaraan IKM bersama-sama dengan Tim Inovasi dan Tim Pengembang Kurikulum di Kementerian Agama. Mastuki berharap, dengan persiapan yang cukup, langkah-langkah berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kita akan segera berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama di provinsi maupun kabupaten/kota. Kita juga akan melibatkan LPTK terdekat, baik Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri maupun Swasta. Termasuk koordinasi dengan penyelenggara pelatihan, yaitu BDK di 14 provinsi, agar Perguruan Tinggi terdekat dari madrasah yang akan menjadi sasaran bisa terlibat penuh," terangnya.

Pusdiklat juga akan menyiapkan pendamping dan petugas yang akan mengimplementasikan ini secara bersama-sama, serta menyiapkan peraturan atau panduan yang lebih mudah dan implementatif untuk dilaksanakan di level madrasah.

Dalam waktu dekat, lanjut Mastuki, seluruh Balai Diklat Keagamaan akan menyiapkan pelatihan-pelatihan ini. Kurang lebih ada 6 hingga 12 ribu peserta yang dilibatkan. Skemanya, untuk satu madrasah akan melibatkan setidaknya lima sampai enam komponen sebagai peserta pelatihan yang dilatih secara bersama-sama.

"Misalnya, dalam satu angkatan pelatihan diikuti 30 peserta. Maka, di dalamnya ada 5-6 madrasah dengan masing-masing komponen terlibat. Ada guru kelas MI atau guru mata pelajaran MTs, ada kepala madrasah, pengawas di wilayah tersebut, dosen dari LPTK terdekat, serta perwakilan Kemenag Kabupaten Kota, bisa Kepala Seksi atau Kepala Bidan Pendidikan Madrasah," tambahnya.

Mastuki menambahkan, strategi ini sebagai upaya memasifkan implementasi kurikulum merdeka, di samping meneruskan strategi yang selama ini sudah dilakukan, baik melalui bimtek maupun melalui MOOC Pintar. [ ]