Jakarta, 14/02 (Pikda) - Para tokoh agama di Asia Timur menyepakati perlunya ada kode etik universal pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab untuk dibawa ke PBB, selain kode etik universal kebebasan berpendapat, karena implementasi kebebasan secara mutlak justru akan membawa disharmoni dan kerusakan peradaban. Pernyataan tersebut disepakati para tokoh agama dari berbagai agama di Asia Timur seperti Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindhu, Sikh, dan Kong Hu Cu dalam pernyataan pers bersama di sela Forum Pemimpin Agama Asia Timur (The East Asia Religious Leaders Forum) di Jakarta, Senin.

"Implementasi kebebasan absolut yang tak terbatas merugikan peradaban ke depan, karena hanya menciptakan disharmoni di antara berbagai kelompok di dunia," kata Ketua Indonesian Committee on Religion for Peace (IComRP) Prof Dr Din Syamsuddin.

Din menyatakan, selain Deklarasi Universal HAM untuk kebebasan berpendapat yang telah diakui PBB, juga perlu diimbangi prinsip-prinsip tanggung jawab asasi kebebasan, sehingga bukan saja kebebasan berekspresi yang merupakan HAM, tetapi semua manusia juga mempunyai HAM untuk tidak terlecehkan akibat kebebasan itu. Dikatakan Din, karikatur Nabi Muhammad di harian Denmark Jyllands Posten yang diikuti pemuatannya oleh berbagai media Eropa lainnya merupakan contoh dari kebebasan berekspresi yang tanpa batas sehingga mendulang reaksi dari kelompok lain yang merasa dilecehkan.

"Itulah perlunya kebebasan yang bertanggung jawab itu, kebebasan yang dibatasi rasa saling memahami dan menghargai antar sesama manusia, kebebasan yang tidak perlu menghina orang lain. Karena itu kejadian tersebut jangan terulang lagi, media Barat seharusnya bicara multikultural atau pluralisme tidak hanya sebatas wacana," katanya. Di sisi lain umat Islam tidak perlu bertindak anarkis dalam melayangkan protes, karena kekerasan itu bertentangan dengan Islam dan memperburuk citra Islam, kata Din. Pihaknya, ujarnya, juga menyetujui perlunya badan multikultural antar bangsa dalam rangka mendorong kehidupan harmonis antara sesama warga bangsa. Sementara itu, pemuka agama Katholik asal Thailand yang juga Direktur Religious and Cultural Research Centre Saengtham College, Rev Fr Joseph Chusak Sirisut juga sependapat bahwa perlu ada kode etik kebebasan yang bertanggung jawab.

"Olok-olok yang diekspresikan dengan kondom ketika Paus Benedictus baru dilantik dan membuat umat Katholik Thailand tersinggung itu juga tidak perlu terulang lagi " kata Sirisuit, juga memberi contoh. Forum yang dihadiri ratusan pemuka agama tersebut, ujar Din, bakal mengeluarkan 10 komitmen yang berupaya menguatkan perdamaian antar umat beragama.(Ant/Ba)