Ambon,2/5(Pinmas)- Tiga tokoh agama di Maluku bersama Panwas dan KPUD kota Ambon, Senin, menyepakati pelaksanaan Pilkada setempat periode 2006 - 2011 mendatang, yang dijadwalkan untuk putaran I, 15 Mei, tidak dilakukan dengan memolitisir agama. Pelaksanaan Pilkada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota yang diikuti lima pasangan juga tidak memanfaatkan "ibadah politik", baik di masjid, gereja atau tempat ibadah lain.

Ketua MUI Maluku, Drs.Idrus Toekan, Ketua BPH Sinode GPM, Pdt.DR.John Ruhulesin dan Uskup Diosis Amboina, Mgr.P.C. Mandagie, M.Sc, Ketua Panwas kota Ambon, Jantje Ciptabudi,SH dan anggota KPUD setempat, Drs. Zainal Rengifurwarin, M.si, setuju untuk mensosialisasikan kesepakatan itu agar pemilih tidak terjebak permainan menyesatkan dari para kontestan maupun tim sukses. Drs.Toekan mengingatkan hal ini agar situasi keamanan semakin kondusif, menyusul konflik sosial sejak tahun 1999 lalu. "Situasi damai harus dipelihara, dijaga sehingga Pilkada berlangsung lancar dan aman," katanya.

"Kita imbau para kontestan agar berkompetisi dengan jujur. Jangan diskriminatif dengan melihat unsur agama, suku atau golongan. Sebaliknya bertarung dengan berlandaskan hati nurani sehingga menarik simpati pemilih melalui tahapan kampanye 28 April hingga 11 Mei mendatang," katanya. Toekan pun mengingatkan Panwas dan KPUD kota Ambon hendaknya menjadi wasit yang benar. "Tegakkan ketentuan perundang -undangan maupun keputusan sehingga Pilkada kota Ambon pun berkualitas," katanya.

Senada dengan Drs.Toekan, Ketua BPH Sinode GPM, Pdt.Ruhulesin memandang perlu Pilkada berlangsung secara santun, tertib, lancar dan bermoral sehingga bisa menghasilkan pimpinan kota Ambon yang berkualitas untuk membawa ibukota provinsi Maluku ini ke depan. "Bertarunglah dengan tetap menaati aturan - aturan/keputusan KPUD dan Panwas, di mana dua institusi ini harus tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh kontestan manapun," katanya.

Uskup Mandagie mengajak warga kota Ambon agar tetap memelihara situasi damai dengan persatuan yang diraih melalui perjuangan dan kerja keras menghadapi konflik sosial. "Saya sudah ikuti ada kontestan tertentu yang mulai meniupkan isu etnis - suku - agama. Ingatlah bahwa Pilkada hendaknya menjadi sarana untuk lebih menciptakan kondisi kota Ambon yang lebih baik dari saat ini," katanya. Ketua Panwas Pilkada kota Ambon, Tiptabudi menegaskan, tidak akan menolerir siapa pun yang memainkan isu politisasi agama maupun "ibadah politik", baik di masjid, gereja, maupun tempat ibadah lainnya. "Sarana- sarana ibadah tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye. Apalagi, ibadah politik yang bertujuan merangkul pemilih,"tuturnya. Sementara itu, Drs.Rengifurwarin mengingatkan kontestan dan tim sukses, termasuk simpatisan untuk tidak mengkapling - kapling wilayah yang menjadi milik jagonya.(Ant/Myd)