Opini

Urgensi Pohon Program Birokrasi

Muhtadin AR

Muhtadin AR

Sudah agak lama saya ingin menuliskan pengalaman saya merancang suatu program, baik dalam skala kecil maupun besar. Keinginan ini bukan untuk eksistensi diri, tapi lebih karena keinginan untuk berbagi, dan juga adanya sebuah keyakinan, jika pengalaman ini saya tulis, barangkali ada satu dua orang yang tergerak meniru atau memodifikasi.

Ya, sebelum saya menjadi abdi negara, saya bekerja di sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pesantren dan pemberdayaan masyarakat. Di lembaga tersebut, ada hal rutin yang kita lakukan sebelum menyusun program, yaitu membuat "pohon program."

Pada awalnya saya tidak paham mengapa kita harus membuat pohon program? Namun belakangan saya mulai paham, betapa pohon program ternyata membantu kita memilah energi, mana yang benar-benar harus serius; sedang-sedang saja; atau dikerjakan cukup ala kadarnya.

Dari pohon program itu pula saya belajar, di mana kita akan memosisikan diri. Di mana kita harus mengalokasikan anggaran paling besar, mencurahkan segala pikiran dan referensi; di mana kita hanya sekedar menjadi pendengar baik yang sesekali ikut menggut-manggut saja; atau di mana kita cukup hadir sebagai peserta yang pasif saja.

Struktur pohon program sederhana, terdiri dari akar, batang, dahan, ranting, dan daun. Tugas kita adalah memilah serpihan-serpihan program untuk dikelompokkan ke dalam wadahnya: mana akar, mana batang, mana dahan, mana ranting, dan mana daun.

Saat membuat pohon program ini, direktur saya yang merupakan seorang intelektual jempolan di negeri ini selalu bergurau, bahwa dalam sebuah pohon biasanya juga ada semut, benalu, atau bahkan ancaman, seperti tawon ndas.

Pohon program ini sangat sederhana, tapi ternyata memiliki manfaat yang sangat besar, karena kita menjadi tahu mana program yang penting, kurang penting, dan tidak penting.

Saya selalu membayangkan, seandainya birokrasi kita, di setiap unitnya berhasil membuat pohon program, pasti birokrasi akan berjalan dengan efektif, tepat sasaran, memberi manfaat besar, dan berdampak pada perubahan bangsa.

Saya sering diam seribu bahasa jika di kereta saat berangkat ke kantor, ada penumpang yang mengolok-olok pemerintah sebagai lembaga yang lamban, gemuk, bertele-tele, dan jumud. Hati ini kadang tak kuat, lalu bergeser ke gerbong lain. Ternyata itu tak seberapa jika dibandingkan dengan pendapat Heather Sutherland dalam bukunya Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Dia mengatakan bahwa dunia ini semuanya sudah berubah, dan akan terus berubah, kecuali birokrasi. Duh betapa tersayatnya hati ini.

Namun hati ini terus saya yakinkan, itu hanya soal waktu. Semuanya akan segera berubah. Karenanya saya memendam lama sekali rasa ingin berbagi ini.

Saya meyakini, jika para pemimpin di pemerintah ini bisa membuat pohon program, saya kira olok-olok itu secara otomatis akan hilang dengan sendirinya. Teori Heather Sutherland ini secara otomatis juga akan terbantahkan.

Pertanyaannya, sudah punyakah para pemimpin kita pohon program atau pohon kebijakan? Saya yakin sudah banyak yang memiliki. Mereka yang diberi amanat adalah yang didefinisikan terbaik, gelarnya berderet-deret, lulusan dalam dan luar negeri. Jadi pasti mereka sudah memiliki segudang teori, pengalaman, dan program yang ada di kepalanya.

Nah..., di posisi inilah pohon program akan menjadi pembeda. Ide dan gagasan pemimpin harus bisa diterjemahkan ke dalam pohon program, dan kemudian dijadikan sebagai kesepakatan bersama dalam organisasi. Artinya, pemimpin tidak boleh "memaksa" bawahannya bahwa semua idenya adalah terpenting dan menjadi akar program. Semua anggota organisasi, pemimpin dan juga para bawahan harus satu pemahaman tentang akar persoalan, batang persoalan, dahan persoalan, ranting persoalan, daun persoalan, bahkan hal-hal yang berpotensi menjadi hama atau gangguan program. Semua harus satu visi.

Mengapa? Karena dari kesamaan visi itulah akan disepakati suatu klausul umum dalam menentukan mana program yang penting dan mana yang kurang penting. Mana program yang membutuhkan dana besar, dan mana program yang cukup dana ala kadarnya.

Secara teoritik ini sederhana, tapi dalam praktiknya di lapangan membutuhkan effort besar. Ada orang yang menganggap apa yang dikerjakannya adalah hal besar, tapi setelah diuji dalam pohon program ternyata yang sedang dikerjakannya itu sesungguhnya adalah remeh temeh. Hal ini saya kira sering terjadi karena antara satu dengan lainnya masih belum memiliki kesepakatan mana penting dan mana tidak penting.

Sebagai ASN, saya sering memimpikan pohon program ini bisa terwujud di semua kementerian atau lembaga pemerintah. Ini penting agar kita bisa mendistribusikan energi sesuai dengan tingkat ke-terpenting-an suatu kebijakan.

Bayangkan kalau sebuah organisasi birokrasi tidak tahu mana kebijakan yang sangat penting dan mana yang tidak, sudah pasti pejabatnya hanya akan buka tutup acara kegiatan saja, karena memang tidak tahu mana akar mana daun. Bahkan tidak tahu kalau yang sedang dikerjakannnya adalah benalu.

Dalam menyusun pohon program ini, ego harus ditanggalkan. Meskipun dia seorang pemimpin tertinggi dalam organisasi birokrasi, tidak boleh menganggap idenya sebagai yang terbaik dan harus dijadikan sebagai basis program terpenting, paling akar. Semua ide harus diuji secara bersama, ditakar rasionalitasnya, diukur kebermanfaatannya.

Biasanya, ada orang/anggota organisasi yang ngotot menganggap idenya sebagai yang terbaik dan terpenting, padahal itu hanyalah karena yang memiliki ide kurang ngopi, karena pengetahuannya yang terbatas saja. Begitu diuji dan disandingkan dengan ide lainnya, itu hanyalah persoalan sepele.

Juga dalam penyusunan pohon program, biasanya juga banyak yang terkecoh dengan gagasan dan alat mewujudkan gagasan. Semua harus jeli dan bisa membedakan mana ghoyah, mana washilah. Mana program yang benar-benar harus dikerjakan dengan serius, dan mana alat yang harus digunakan untuk mewujudkan program tersebut.

Orang-orang yang terlibat dalam penyusunan pohon program harus berpikiran rasional dan jernih, menanggalkan kepentingan individu. Boleh ada kepentingan, tapi kepentingan yang rasional dan membela kebenaran, melayani yang lemah dan terpinggirkan. Tanpa itu, semua akan ambyar. Program hanya akan copy paste, dan para pemimpin juga akan membuat kebijakan sesuai selera dan pengalaman jabatan sebelumnya.

Sebagai orang kecil, saya cuma yakin saja bahwa semua akan berubah ke arah yang lebih baik. Birokrasi akan menjadi efisien dan manfaat. Karena ternyata semuanya mudah dan bisa dipelajari.

Muhtadin AR, ASN di Ditjen Pendidikan Islam

Opini Lainnya Lihat Semua

M. Fuad Nasar (mantan Sesditjen Bimas Islam. Saat ini Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang)
Imsak Setelah Puasa

Keislaman Lainnya Lihat Semua

Ahmad Zainul Hamdi, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI
Kenangan dan Kemenangan