Jakarta (Kemenag) --- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pandemi Covid-19 yang terus meluas di Indonesia sudah menelan ribuan korban jiwa dari berbagai profesi. Kondisi ini membuat pemerintah menerapkan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19.

Wapres pun mengajak ulama dan tokoh Islam untuk mendukung PPKM Darurat demi menekan laju angka Covid-19 di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam pertemuan virtual bersama para ulama tokoh agama Islam dan kepala daerah. Hadir secara virtual mendampingi Wapres, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pertemuan virtual yang dipimpin Wapres Ma'ruf Amin ini membahas Peningkatan Peran Ulama dan Tokoh Agama Islam dalam mendukung Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19.

"Sudah ribuan jiwa meninggal akibat Covid-19 di Indonesia, termasuk 541 ulama. Pandemi ini nyata dan ada. Itulah sebabnya pemerintah menerapkan Pemberlakuan PPKM Darura untuk melindungi dan menjaga masyarakaat dari pendemi Covid-19." kata Wapres Ma'ruf Amin, Senin (12/07).

"Kita sudah kehilangan banyak ulama. Ini adalah kehilangan besar sebab mencetak ulama itu bukanlah perkara mudah. Mari kita bersama-sama pemerintah untuk berjihad dan berjuang dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini," lanjut Wapres

Dalam arahannya Wapres Ma'ruf Amin mengajak segenap ulama dan tokoh agama Islam untuk terus meningkatkan peran dalam mendukung Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 dengan memberi pencerahan kepada umat.

"Menangulangi Covid-19 tidak hanya merupakan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan melainkan juga termasuk tangung jawab keagamaan. Sebagai seorang sahabat, saya mengajak ulama dan tokoh agama Islam untuk menepis isu-isu tidak benar yang banyak diterima masyarakat," harap Wapres.

"Jangan sampai yang benar disamarkan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang benar. Bahaya Covid-19 ini ada dan nyata. Disnilah peran ulama dan kyai untuk membimbing umat agar tidak serta merta menerima informasi yang tidak benar," tandas Wapres.