Jakarta (Kemenag) --- Sebanyak 17 pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, dan badan hukum publik menandatangani nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin menegaskan percepatan kehadiran MPP dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan investasi.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim Mahfud Md.

"Saya meminta penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya simbolis semata. Harus benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas," ungkap Wapres Ma'ruf dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP di Jakarta, Selasa (28/06/2022).

Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan nota kesepahaman menjadi dasar komitmen untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan di MPP. Penandatanganan tersebut menjadi langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juga ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah BUMN pun turut serta yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, serta PT PLN.

Orang nomor dua di Indonesia ini mengatakan bahwa pada tahun 2024 ditargetkan seluruh kab/kota telah menghadirkan MPP. Selain kuantitatif, kualitas MPP juga perlu diperhatikan dengan terus dievaluasi dari keefektivitasannya serta kesiapannya untuk bertransformasi menjadi MPP Digital.

Ma'ruf mengarahkan bahwa Tim Task-force Percepatan Pembangunan MPP perlu berkoordinasi lebih intensif untuk memastikan pencapaian target kualitas dan kuantitas.

"Perlu juga disusun peta jalan menuju MPP Digital dengan memperhatikan integrasi Online Single Submisson (OSS) yang telah ada serta rencana keterlibatan pihak swasta dalam MPP, khususnya yang bergerak di bidang fintech," lanjutnya.

Selain itu, perlu dirumuskan model dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan MPP di pemerintah daerah. Secara khusus kepada Menteri PANRB, Wapres meminta agar Kementerian PANRB untuk terus melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah, utamanya dalam merealisasikan MPP Digital.

"Saya optimis kita dapat mencapai target kuantitas dan kualitas dari MPP apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya dan pimpinan kementerian serta lembaga memberikan dukungannya. Saya juga mengapresiasi kepala daerah yang telah menyelenggarakan maupun sedang menyiapkan MPP," pungkas Wapres yang juga selaku Ketua Tim Komite Pengarah Reformasi Birokasi Nasional (KPRBN).