Saya hari ini, Selasa (29/8/2023), menyampaikan opening remarks dalam Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta. Giat ini mengangkat tema “Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming the UN Resolution 16/18”.

Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama. Hadir Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menlu Retno Marsudi. JDP berlangsung dua hari, dan diikuti para tokoh agama, aktivis HAM, perwakilan Kedubes 64 negara, FKUB 34 provinsi, para penyuluh agama, dan para akademisi dari berbagai negara.

Saya menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan eksperimen toleransi yang paling panjang dan intens. Tradisi dan paham kebangsaan Indonesia mendorong warga untuk memahami, mengilustrasikan dan menerjemahkan perbedaan sebagai fakta yang dapat dimengerti dan diadaptasikan dalam pergaulan sesama warga.

Namun sejarah juga memperlihatkan bahwa Indonesia mesti bekerja keras untuk mengelola perbedaan, melampaui konflik dan ketegangan untuk mengukuhkan harmoni dan toleransi.

Pengalaman Indonesia juga memperlihatkan betapa pentingnya memperkuat budaya toleransi dalam relevansinya dengan fondasi paling berharga dari demokrasi Indonesia. Hal ini karena culture of tolerance menyediakan kerangka dasar untuk kehidupan bersama yang lebih adil dan tanda dari masyarakat yang pluralistik. Sementara intoleransi justru mendorong peminggiran mereka yang lemah dan memperdalam jurang ketidakadilan sosial dan politik.

Selama berabad-abad, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa hidup berdampingan tidak hanya mungkin terjadi tetapi juga merupakan sumber kekuatan. Budaya toleransi merupakan kunci utama dalam mengelola keragaman dan perbedaan. Bagi Indonesia, memperkuat budaya toleransi dan mempertahankan masyarakat majemuk yang terbuka, satu garis lurus dengan keperluan dan agenda melestarikan demokrasi dan menjamin hak-hak asasi manusia.