Humas adalah garda terdepan dalam mengkomunikasikan setiap kebijakan bagi organisasi. Peran humas adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat terbangun citra dan reputasi positif bagi instansi. Organisasi manapun membutuhkan jajaran public relations (humas) yang mumpuni. Bukan hanya sekadar penyambung lidah yang berkaitan dengan kebijakan publik, namun juga memiliki peran vital untuk mencegah terjadinya miskomunikasi.

Presiden Jokowi, sering mengeluhkan komunikasi yang dilakukan oleh kabinetnya karena dianggap kurang bisa memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat. Akibatnya, timbul kegaduhan, simpang siur, bahkan hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Contohnya, komunikasi pemerintah pada awal mula kasus Covid-19.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah sungguh memberikan dampak yang luar biasa dalam menciptakan kestabilan negara. Di sisi lain, juga berdampak pada tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Karenanya, penting bagi pemerintah untuk membuat strategi komunikasi yang jitu sebagai hasil buah pikir punggawa humas yang mumpuni.

Strategi komunikasi yang efektif nantinya diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam berbagai proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog, diskusi, dan konsultasi, pemerintah dapat memperoleh masukan berharga dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, strategi komunikasi yang tepat dapat membantu pemerintah dalam membangun citra yang positif di mata masyarakat. Dengan mengkomunikasikan pencapaian, inisiatif, dan tanggung jawab pemerintah dengan cara yang efektif, pemerintah dapat menciptakan kepercayaan dan rasa bangga dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya.

Strategi Komunikasi di Western Sydney University

Dalam era informasi yang semakin kompleks dan cepat berubah, strategi komunikasi menjadi kunci kesuksesan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tak terkecuali di Australia. Strategi komunikasi pemerintah Australia didasarkan pada transparansi, partisipasi publik, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Australia menempatkan transparansi sebagai prinsip utama dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Informasi tentang kebijakan, program, dan keputusan pemerintah secara rutin dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui situs web pemerintah dan media sosial resmi.

Publik selalu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Konsultasi dengan warga negara, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan secara terbuka untuk memperoleh masukan dan pandangan beragam dalam pengembangan kebijakan publik.

Strategi komunikasi pemerintah Australia didasarkan pada data dan bukti yang kuat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat didukung oleh penelitian dan analisis yang menyeluruh untuk memastikan pesan yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya.

Pemerintah Australia berupaya menjalin hubungan yang baik dengan media untuk menyampaikan informasi secara tepat dan akurat kepada masyarakat. Hubungan yang transparan dan berdasarkan fakta dengan media membantu memastikan bahwa berita yang disebarluaskan kepada publik adalah informasi yang kredibel.

Strategi komunikasi pemerintah melibatkan penggunaan media sosial secara aktif untuk menyampaikan pesan-pesan penting, merespons pertanyaan masyarakat, dan berinteraksi dengan warga negara. Selain itu, strategi komunikasi khusus juga dilakukan untuk menghadapi situasi darurat atau krisis. Komunikasi yang cepat, jelas, dan koordinasi antar lembaga membantu dalam memberikan informasi terkini kepada masyarakat dan memastikan keamanan serta keselamatan publik.

Pemerintah Australia juga mengedepankan pembangunan kesadaran wawasan kebangsaan dan cinta tanah air melalui strategi komunikasi. Komunikasi publik seringkali menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, keragaman budaya, dan keistimewaan Australia sebagai negara.

Western Sydney University (WSU), menempatkan strategi komunikasi pada enam pilar yang sangat fundamental, meliputi:

Pertama, universitas mendukung seluruh stafnya untuk bekerja dengan media dan melalui media sosial untuk memberikan kontribusi yang bermakna dan berkualitas tinggi pada isu-isu di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Kedua, WSU secara aktif mendorong dan mendukung cita-cita akademisi untuk terlibat melalui media, media sosial, dan komentar publik, agar berpartisipasi dalam berbagi informasi, opini, dan gagasan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan keahlian ilmiah Universitas.

Ketiga, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjabarkan ekspektasi Universitas terhadap staf Akademik dan Profesional sehubungan dengan media dan komentar publik, termasuk media sosial, di mana terdapat hubungan yang dapat diidentifikasi dengan Universitas.

Keempat, semua kebijakan yang disebutkan tidak berarti mengurangi komitmen Universitas terhadap kebebasan berpendapat

Kelima, kebijakan ini berlaku untuk semua staf WSU dan pelaksanaannya beriringan dengan Pedoman Media Sosial untuk Staf, Kode Etik, Kebijakan Penggunaan Sumber Daya yang Dapat Diterima TI, Kebijakan Pencegahan Penindasan, Kebijakan Privasi, Kebijakan Web, Kebijakan Hak Cipta, dan Kebijakan Intelektual Kebijakan Properti.

Keenam, kebijakan ini tidak berlaku untuk penggunaan media pribadi atau media sosial di mana tidak ada hubungan yang dapat diidentifikasi dengan Universitas.

Dengan mengikuti pendekatan komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan berbasis bukti, pemerintah Australia berhasil membangun hubungan yang positif dengan masyarakat, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan publik, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Strategi komunikasi yang kuat ini juga memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat akurat, dapat dipercaya, dan relevan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Strategi Komunikasi Kementerian Agama

​​​​​​​Sulit rasanya untuk mengakui bahwa sampai dengan hari ini, Kementerian Agama masih memiliki pekerjaan rumah untuk menggarap strategi komunikasi yang akurat. Meski pada praktiknya strategi narasi tunggal sudah sering dilakukan, namun strategi komunikasi ini belum terejawantahkan menjadi satu pedoman yang utuh bagi seluruh insan humas Kementerian Agama.

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan media sosial dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) saat turun ke satuan kerja idealnya dapat dikompilasi sebagai bahan rekomendasi strategi komunikasi. Hasil monev ini dapat diolah setiap tahunnya sebagai bahan acuan untuk menggarap strategi komunikasi. Hasil dari jajak dengar secara langsung terkait tantangan dan hambatan insan humas tentunya akan menjadi masukan yang ciamik bagi Biro Humas di Kementerian Agama.

Ihwal ini sekaligus sebagai perwujudan collaborative public management yang diinisiasi dari bidang kehumasan. Peran Itjen sebagai katalisator yang terus mendengar dengan sepenuh hati dan memberikan masukan strategi dapat berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya. Sedang, peran Humas Kemenag yang digawangi oleh Biro Humas Data dan Informasi juga dapat berjalan secara optimal. Maka, bukan tidak mungkin kehadiran Itjen akan semakin dirindukan.

"Single Narrative Communication Strategy," atau strategi narasi tunggal menjadi suatu strategi yang sangat ideal untuk diterapkan. Pendekatan komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang konsisten dan terpadu kepada target audiens. Dalam strategi ini, sebuah narasi tunggal atau pesan utama disusun dan digunakan secara konsisten pada semua bentuk komunikasi, termasuk media sosial, berita, rilis, situs web, dan kebijakan lainnya.

Pada akhir 2022, Humas Kementerian Agama berhasil mendulang prestasi dengan meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Tempo Ministry Award (TMA) 2022. Tiga penghargaan TMA 2022 untuk Kementerian Agama yaitu: kategori Pengelolaan Komunikasi Terbaik, Pengelolaan Website Terbaik, dan kategori Pengelolaan Media Massa Terbaik.

Capaian ini cukup menjadi eviden bahwa kinerja humas telah terkalibrasi dengan apik. Namun sayang, rambu-rambu yang tersusun dalam strategi komunikasi yang ciamik masih belum dapat mewujud sebagai panduan kinerja insan humas Kementerian Agama di mana pun berada. Padahal, dengan potensi 4.602 satuan kerja di bawahnya, ditambah jumlah pranata humas terbanyak, ini dapat menjadi modal utama untuk menyuarakan setiap kebijakan dan kebajikan dari berbagai program Kementerian Agama.

Dengan demikian pasukan penyebar virus baik yang menyuarakan setiap program Kementerian Agama dapat di-orkestrasi langsung oleh Biro Humas, Data, dan Informasi. Kinerja layanan dapat terpublikasi bukan hanya untuk membangun citra instansi, namun sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Agama. Semoga dapat diwujudkan segera, sebagai sumbangsih terbaik pada rumah besar Kementerian Agama!

Adha Anggraini (Pranata Humas to be Itjen Kemenag)