Jakarta (Kemenag) --- Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag melakukan revitalisasi asrama haji serta balai nikah dan manasik haji dengan skema skema pembiayaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Mulai tahun ini, Kementerian Agama juga mengalokasikan dana SBSN untuk pembangunan madrasah.

Untuk itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar Ditjen Pendidikan Islam untuk memetakan kondisi madrasah di Indonesia.

“Saya meminta Ditjen Pendis dan Kankamenag Kab/Kota di Indonesai untuk memetakan dan maping kondisi madasarah. Semua provinsi, kabupaten/kota harus melaporkan kondisi terkini keberadaan madrasah di daerah masing-masing. Apalagi kalau ada madrasah yang sangat tidak layak,” ujar Menag Lukman Hakim .

Menurut Menag, data dan pemetaan kondisi madrasah sangat penting. Kemenag sudah mempunyai Emis dan Simpatika sebagai aplikasi pusat data, namun itu harus terus diaktualkan. Sebab, tidak ada data yang statis sehingga upaya untuk memperbarui harus senantiasa dilakukan.

“Melalui rakor ini, harus dibangun ikhitiar serius dan terstruktur agar kita bisa memiliki data yang terverikasi, terbarui dan bisa dipantau. Karena hanya dengan basis data yang akurat kita bisa merancang sebuah program dalam rangka menjawab kebutuhan umat beragama yang wajib kita layani,” kata Menag.

“Semua data-data baik madrasah, pondok pesantren, dan guru harus kita miliki,” sambung Menag.

Kemenag tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,2triliun dari skema pembiayaan SBSN untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk empat sektor, yaitu: 1) Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji sebesar Rp349,74 miliar; 2) Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sebesar Rp355,35 miliar; 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Madrasah sebesar Rp201,43 miliar; dan 4) Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana PTKIN sebesar Rp1.304 miliar.

Rakornas Pendis 2018 diikuti lebih 700 peserta. Rakornas yang mengusung tema “Wajah Baru Pendidikan Islam Inovatif dan Kompetitif” ini akan berlangsung selama tiga hari, 14 - 16 Maret 2018. Para peserta terdiri dari Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Indonesia , para pimpinan PTKIN dan segenap pejabat eseleon I, II, III dan IV di Direktorat Pendidikan Islam.