Solo (Pinmas) - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bachrul Hayat, memastikan institusinya benar-benar mengelola dana haji sesuai dengan ketentuan. Tiap tahun, dana kebutuhan haji mencapai Rp 8 triliun. Hal itu disampaikan Bahrul Hayat saat menjadi pembicara dalam seminar internasional tentang manajemen pengelolaan haji di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis, 12 April 2012.

"Pemerintah tidak akan main-main dengan uang umat," kata Bachrul Hayat. Menurutnya, pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dilakukan oleh banyak pihak. Misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, lembaga swadaya masyarakat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu ada survei kepuasan jemaah yang sudah dilakukan Badan Pusat Statistik. "Dari hasil survei, tingkat kepuasan rata-rata di atas 75 persen," katanya. Misalnya soal transportasi, pendaftaran, akomodasi, bimbingan, dan kesehatan. Mantan Atase Haji Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Muhammad Nursamad Kamba mengakui manajemen haji Indonesia sering mendapat pujian dari pemerintah Arab Saudi.

"Jemaah kita tertib dan menaati imbauan," katanya dalam kesempatan yang sama. Menghadapi ketatnya peraturan penyelenggaraan haji, dia sering menggunakan pendekatan tokoh agama. Menurutnya, anjuran dan himbauan tokoh agama manjur untuk mengarahkan jemaah haji. "Ini terobosan kami dalam mengelola ratusan ribu orang yang mau berhaji," ucapnya. Meski menilai penyelenggaraan haji di Indonesia sudah memadai, dia menilai masih ada pemborosan yang sebenarnya bisa dihindari. Misalnya ziarah nabi di Madinah, yang sebenarnya cukup satu hari. Yang terjadi selama ini, sampai 9 hari di Madinah yang menyebabkan biaya akomodasi dan konsumsi meningkat. (tempo)