Surabaya (Kemenag) --- Ditjen Bimas Islam dan UIN Sunan Ampel Surabaya menyepakati penguatan sinergi dalam peningkatan kualitas kerukunan internal umat Islam melalui pembinaan dan penanganan paham keagamaan Islam.

Kesepakatan kedua lembaga ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Abd. A’la. Seremonial MoU dilakukan di sela acara Temu Konsultasi Penanganan Paham Keagamaan yang Bermasalah di Surabaya.

Sejumlah poin penting yang disepakati, antara lain: peningkatan kualitas pembinaan paham keagamaan Islam, deteksi dini dan identifikasi paham keagamaan bermasalah, penanganan paham bermasalah, serta crisis center penanganan aliran dan gerakan paham keagamaan bermasalah.

"Upaya pencegahan konflik dilakukan dengan cara dialog. Maka, pendidikan menjadi penting karena dari situ intelektual diasah. Dialog menjadi ruang adu argumentasi kecerdasan intelektual,” kata Abd. A’la, yang menjabat 2 periode Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis (19/10).

Muhammadiyah Amin mengapresiasi UIN Sunan Ampel yang telah memberikan banyak support dalam pembenahan sistem pendidikan. Melalui peran tenaga pendidiknya, UIN telah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa tentang Islam.

“Selama ini sudah terjalin hubungan baik antara Ditjen Bimas Islam dan UIN Sunan Ampel Surabaya, sehingga pada momentum Temu Konsultasi Penanganan Paham Keagamaan Yang Bermasalah ini juga mendorong terciptanya peningkatan kerjasama yang baik dan saling mendukung dengan penandatangan NOTA Kesepahaman," ujarnya.

MoU ini, kata Amin, adalah upaya terobosan baru dalam menangani berbagai macam persoalan paham keagamaan Islam. Menurutnya, persoalan umat ini tidak hanya ditangani oleh Ditjen Bimas Islam, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan.

"Saya mengapresiasi inisiasi MoU ini, dan mengucapkan terimakasih kepada bapak Rektor yang menjadi pelopor pertama kali MoU ini. Insya Allah, Bimas Islam akan menjalin kerjasama dengan menggandeng Perguruan-perguruan Tinggi Islam lainnya untuk ambil bagian dalam mewujudkan Islam yang Rahmatan Lil 'alamin," tegas mantan Rektor IAIN Gorontalo ini.

Pada kesempatan yang sama, Siti Nur Azizah, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik menegaskan, MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan umat dalam memberikan pemahaman keagamaan Islam yang washatiyah. Selain itu, MoU ini diharapkan dapat juga membentuk crisis center penanganan paham keagamaan yang bermasalah, dan mencari formula penyelesaian konflik keagamaan berbasis riset dan pendidikan.

"Upaya lebih konkret dan teknis akan diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama, antara Ditjen Bimas Islam dengan UIN Sunan Ampel Surabaya," tuturnya.

Hadir pada penandatanganan MoU tersebut, Wakil Rektor II UIN Sunan Ampel Surabaya, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dan beberapa pejabat Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, DR. Hj. Siti Nur Azizah, SH, M.Hum beserta para Kepala Seksi dan pelaksana pada Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik.

Penandatanganan MoU ini berlangsung pada sela kegiatan Temu Konsultasi Penanganan Paham Keagamaan Yang Bermasalah. Kegiatan ini diikuti 50 peserta, terdiri dari pejabat penyelenggara Syariah, Penyuluh Agama Islam, Tokoh Masyarakat, dan MUI se-Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan di Surabaya, pada tanggal 19-20 Oktober 2017. (Jamal Marky/ Haris Nuri)