Pontianak (Kemenag) --- Keluarga besar Ditjen Bimas Katolik berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan partisipasi umat Katolik dalam mendukung upaya pemerintah menangkal radikalisme dan fundamentalisme.

Komitmen ini menjadi salah satu point penting yang mengemuka pada kegiatan Konsultasi Pejabat Pusat dan Daerah Bimas Katolik Tahun 2017 di Pontianak, Selasa (4/4).

Kegiatan ini bertujuan memantapkan koordinasi Pejabat Pusat dan Daerah. Mengusung tema "Program Bimas Katolik: Lebih Dekat Melayani Gereja Katolik Secara Profesional", kegiatan ini dihadiri 85 Pejabat Pusat dan Daerah.

Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi dalam sambutannya mengingatkan jajarannya untuk memantapkan langkah bersama dalam membangun kehidupan beragama.

Dirjen mengapresiasi capaian tahun 2016, seperti terbitnya SK Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani), 17 Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) mengikuti Ujian Nasional, serta PAUD Taman Seminari yang telah mendapatkan Standar Nasional.

Eusabius berharap semua potensi yang ada dapat dioptimalkan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama dan menopang kerukunan umat beragama. Untuk itu, komitmen ini harus diikuti juga dengan kerja keras untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan harmonis dengan Hirarki Gereja dan stakeholder.

Dirjen berharap, jajarannya bisa merumuskan langkah dalam mencapai komitmen tersebut. Salah satunya adalah pentingnya sikap kenegarawanan. Selain itu, jajaran Bimas Katolik juga harus mampu p mengidentifikasi masalah untuk kemudian menemukan solusinya.

"Berbagai aturan yang diperkukan agar bisa disusun sebagai dasar pelaksanaan program-program teknis yang diinisiasi," ujarnya.

Rapat koordinasi yang akan dilaksanakan hampir sepekan ini juga akan membahas sejumlah komitmen lainnya, yaitu: 1) mewujudkan 5 nilai budaya Kerja, 2) terwujudnya keluarga bahagia sejahtera, 3) menciptakan program inovatif, 4) memperjuangkan pendidikan Agama Katolik, 5) melaksanakan anggaran program Bimas Katolik dengan target capaian 95%, 6) sosialisasi regulasi yang relevan, dan 7) akurasi data.

Dirjen berharap kegiatan ini dapat merumuskan pedoman aksi, sehingga lebih operasional dan tidak hanya sekadar komitmen.

(Joice/mkd/mkd)