Jakarta (Pinmas) --- Pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 1435H/2014M ini mulai menerapkan Ehajj (elektronik hajj) dan Indonesia dijadikan sebagai pilot project-nya. Dengan penerapan Ehajj ini, maka sehingga semua proses dilakukan dengan berbasis pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Tahun ini, Indonesia dijadikan sebagai pilot project, percontohan apakah penerapan Ehajj yang akan diberlakukan ke seluruh Negara di dunia mulai tahun depan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak?” demikian penegasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam jumpa pers usai buka bersama di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (25/07) malam. Ikut mendampingi Menag, Kepala Pusat Informasi dan Humas Zubaidi.

“Tapi tahun ini khusus Indonesia yang dijadikan percontohan,” tambahnya.

Menurut Menag, dalam penyelenggaraan haji tahun ini, informasi terkait jamaah haji Indonesia bisa diakses melalui aplikasi android. “Dengan handphone saja, kita bisa mengetahui, nama jamaah ini, kloternya sekian, pemondokan di makkah di mana, di madinah di mana, ketika wukuf di mana, naik bus apa? itu bisa dimonitor dengan teknologi itu,” jelas Menag.

“Jadi semua (pendokumentasian) nomor visa dan passport, (dilakukan) melalui ehajj,” imbuhnya.

Hal ini, lanjut Menag akan membuat penyelenggaraan haji lebih transparan sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyelewengan yang dilakukan oknum dengan petugas atau siapapun yang ingin mengambil keuntungan dari penyelenggaraan haji ini. “Jadi pada akhirnya akan memberikan manfaat pada jamaah haji karena keadilan betul-betul bisa ditegakkan,” tuturnya.

Lantas kenapa Indonesia yang dipilih sebagai pilot project? Selain jumlah jamaahnya terbesar, menurut Menag pilihan ini juga karena Indonesia dinilai relatif baik dalam pelayanan ibadah. “Jadi karena kita Negara yang baik manajemen penyelenggaraan hajinya, maka dijadikan pilot project,” katanya.

Namun demikian, Menag mengakui bahwa sebenarnya Indonesia belum sepenuhnya siap. Selain karena kebijakannya yang mendadak, penerapan Ehajj ini juga merubah secara revolusioner sistem penyelenggaraan haji Indonesia.

Meski demikian, Menag tetap berkomitmen untuk menghormati pilihan Negara sahabatnya, Saudi Arabia yang telah memberikan kehormatan kepada Indonesia untuk dijadikan pilot project. Karenanya, Menag meminta aparatur Kemenag, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk bekerja maksimal dan optimal agar penerapan Ehajj ini bisa sukses.

“Meski pun ini konsekuensi nya memang berat. Beberapa staf masih tetap akan bekerja, khususnya di bidang dokumen, visa, dan passport, mereka tidak ada libur lebaran. Mereka terus bekerja tanpa cuti,” tuturnya.

“Kalau 2015, sudah menjadi kewajiban semua Negara untuk menerapkan ehajj itu,” tambahnya. (mkd/mkd)