Banjarmasin (Kemenag) --- Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimas Islam Kementerian Agama tidak mungkin bekerja sendirian dalam membimbing dan melayani masyarakat. Untuk menjalankan program-programnya, Ditjen Bimas Islam perlu menjalin kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan Islam yang ada di Indonesia.

Demikian disampaikan Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin saat jadi pembicara pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional di Banjarmasnin, Kalimantan Selatan, Kamis (02/08).

Dikatakan Dirjen, salah satu program yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan ormas dan lembaga keagamaan itu adalah penyebarluasan gagasan Islam Wasathiyah (moderat).

"Yaitu Islam jalan tengah, Islam yang tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan, serta Islam yang tidak liberal dan tidak radikal," jelasnya.

Dengan Islam Wasathiyah, Dirjen berharap bangsa Indonesia dapat terus rukun, aman, damai, dan tidak terpecah belah.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen menyampaikan sejumlah program dan layanan yang tengah dilakukan Ditjen Bimas Islam.

Menurutnya, berbagai terobosan telah digulirkan, diantaranya restrukturisasi Kantor Urusan Agama (KUA), pembangunan sarana prasarana balai nikah dan manasik haji, open rekruitmen Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS, pengadaan Alquran, dan penyediaan data keagamaan berbasis online.

Dikatakannya, dalam melaksanakan dan memgembangkan program-program tersebut, partisipasi publik menjadi kunci penting.

"Bimas Islam memberikan ruang yang luas bagi publik dalam berkontribusi meningkatkan kualitas program-program Bimas Islam," katanya.

"Oleh karena itu, para tokoh agama, ormas Islam, lembaga keagamaan Islam, dan lain-lain juga dapat memberikan aspirasinya melalui pertemuan seperti ini," lanjutnya.

Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional dihadiri sejumlah tokoh agama, perwakilan ormas Islam, MUI Provinsi, Organisasi Kepemudaan Islam, Penyuluh Agama Islam, dan kalangan akademisi. (NH. Kurniawan)