Jakarta (Kemenag) ---- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha bersama BRIN mengundang para pakar guna membahas percepatan pemasangan Chattra Borobudur. Mereka yang terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) tahap tiga ini adalah para pakar dari berbagai pusat riset.

Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, mengatakan, FGD bertujuan menyamakan persepsi dan menyusun rencana jadwal kajian dampak di lapangan terkait pemasangan Chattra Candi Borobudur. Pihaknya terus melanjutkan setiap tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan rencana pemasangan chattra. Ini sejalan dengan hasil ratas tingkat pimpinan dan keputusan rakornas percepatan pembangunan lima DPSP (desrltinasi pariwisata super prioritas), khususnya Candi Borobudur.

"Kita perlu bergerak lebih cepat sehingga setiap arahan yang diberikan dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya Semoga kegiatan ini akan berdampak luas bagi kemajuan masyarakat Indonesia dan juga dunia,” ungkap Supriyadi, di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mego Pinandito menyampaikan kalau kita membahas Candi Borobudur sebagai salah satu, Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) maka banyak hal yang perlu dan harus terus dikembangkan.

“Bagaimana dari sisi religinya, bagaimana kesiapannya untuk menerima wisatawan, baik itu domestik maupun wisatawan di Indonesia. Karena Borobudur sebagai satu peninggalan sejarah dan statusnya menjadi status warisan dunia UNESCO,” jelasnya.

Mego Pinandito menilai rencana pemasangan chattra sebagai isu strategis yang spesifik. Sebelumnya, sudah ada juga pembahasan mengenai Heritage Impact Assessment (HAI). "Ini tidak bisa lepas dari dukungan Tim dari Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, Kemenko Marves, Kemenag, Kemenparekraf, PUPR, dan BRIN," sebutnya.

Mego Pinandito menambahkan bentuk dukungan dari BRIN adalah kajian kebijakan untuk mendukung legalitas pemasangan chattra. Selain itu, BRIN juga menjalin kerja sama pelaksanaan Kajian Dampak Pemasangan Chattra bersama Ditjen Bimas Buddha Kemenag.

"BRIN memfasilitasi permintaan pemasangan chattra, penyediaan tenaga ahli / pakar terkait rencana pemasangan Chattra di Borobudur," sebutnya.

Perwakilan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Anton Wibisono, mengatakan, membahas chattra Borobudur juga perlu mempertimbangkan mengenai autentisitas. Ini seperti yang tertuang dålam Nara Document on Authenticity, yaitu form and design: ada beberapa perkuatan dan penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi struktur Candi Borobudur.

"Kemudian material and subtance: Pemerintah Indonesia menggunakan batu sejenis untuk menggantikan batu yang rusak berat atau pecah pada struktur Candi Borobudur,” sebutnya.

Menurut Anton, tradition and technic untuk Borobudur masih menggunakan teknik penguncian batu yang sama kemudian pembuatan, pemotongan batunya pun masih sama. Location and setting Candi Borobudur masih sama, yaitu perdesaan di dataran Kedu. Adapun kaitan dengan hal yang kita bahas hari ini adalah spirit and feeling.

“Ketika kita bahas mengenai spirit and feeling Candi Borobudur, maka autentisitasnya adalah ketika masuk ke sana (Candi Borobudur) kita dapatkan suasana sakral. Apabila pemasangan chattra ini dapat berkaitan dengan spirit and feeling, terutama bagi umat Buddhis, maka itu juga merupakan bagian dari autentisitas," tegasnya.

"Hal ini berdasarkan isi Nara Document on Authenticity kemudian yang diadopsi oleh Konvensi UNESCO 1972. Jadi masih ada spirit and feeling ketika masuk ke Candi Borobudur, yaitu nuansa sakral dari struktur Buddha,” lanjutnya.

Terkait pemasangan chattra, Anton menambahkan perlunya kesepakatan bentuk oleh umat Buddhis. Selain itu, perlu mempertimbangkan berbagai pandangan para pemangku kepentingan sebelum melangkah menuju HIA dan menyampaikan ke Sekretariat Warisan Dunia UNESCO.

“Jika sudah ada kesepakatan bentuk, kesepakatan mengenai bahan maka kita perlu sepakat mengenai bagaimana memasangnya pada stupa induk Candi Borobudur,” pungkasnya.

FGD tahap ketiga ini menyepakati jadwal kajian dampak di lapangan pada 18 - 22 Maret 2024. FGD ini akan menghadirkan Tim Ahli dari BRIN, Kemendikbudristek, Pakar / Praktisi Agama Buddha dan Tim Pendamping.