Jakarta (Kemenag) --- Ditjen Pendidikan Islam terus melakukan pembenahan pada sektor pengelolaan keuangan. Selain dalam rangka meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran, pembenahan dilakukan dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Isom Yusqi mengatakan, opini WTP dari BPK mencerminkan marwah Kemenag sebagai institusi yang membina pendidikan dan kehidupan keagamaan.

"Agar WTP dapat diraih maka pengelolan keuangan harus dibenahi," kata Isom Yusqi, pada Workshop Laporan Keuangan Program Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta, Senin (27/03).

Pembenahan pengelolaan keuangan tersebut, tutur Isom, harus meliputi 5 (lima) hal. Pertama, penyelenggaraan pre-audited sebelum audited. Kedua, menyelesaikan TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan).

Ketiga, penyederhanaan satuan kerja (satker). Keempat, penyederhanaan struktur pengelolaan keuangan. Dan kelima peningkatan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola keuangan.

Tentang pre-audited sebelum audited laporan keuangan (LK) di Pendis, secara lebih teknis Isom menginstruksikan jajarannya untuk melakukan rekonsiliasi internal per triwulan antara operator SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual) satker dengan operator SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) Satker.

Rekonstruksi internal per triwulan tersebut meliputi tiga hal; pertama, penyamaan neraca aplikasi SAIBA satker dengan aplikasi SIMAK BMN satker. Kedua, penyamaan total nilai aset dengan kewajiban dan ekuitas pada neraca SAIBA satker. Dan ketiga, penyamaan total nilai persediaan pada neraca SIMAK BMN satker.

"Segera koordinasikan dengan seluruh satker Pendidikan Islam agar LK minim kesalahan," kata Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Ditjen Pendis ini.

Berkaitan dengan pemangkasan satker dan penyederhanaan pengelola keuangan di tingkat satker, guru besar IAIN Ternate ini menegaskan bahwa ini akan menghemat keuangan negara dan mempermudah pengendalian, pengelolaan serta kontrol keuangan di Kemenag.

"Bank Dunia mengamanahkan bahwa idealnya satker di seluruh Kementerian/Lembaga di Republik ini dikurangi 50% dari 25ribu. Kemenag yang sudah dikurangi satker MIN (Maadrasah Ibtidaiyah Negeri)-nya menjadi 3ribuan satker juga harus disederhanakan lagi," katanya.

"Berapa milyar atau mungkin bahkan trilyun penghematan uang negara untuk membayar KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPSPM, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), BP (Bendahara Pengeluaran) dan BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) di semua satker?" tutupnya. (@viva_tnu/mkd/mkd)