Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama menggelar Lokakarya Nasional tentang Pengarusutamaan Moderasi Beragama sebagai Implementasi Resolusi Dewan HAM 16/18. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Syam menyampaikan bahwa ada tiga isu utama yang akan dibahas dalam lokakarya nasional ini.

“Ada tiga agenda penting yang akan dibahas pada lokakarya ini, dalam rapat-rapat komisi,” kata Nur Syam, di Jakarta, Rabu (25/07).

Pertama, Komisi Peran Pemerintah dalam Kebijakan Moderasi Beragama Berbasis Resolusi 16/18. Kedua, Komisi Peran Ormas, NGO dan Majelis Agama dalam Moderasi Beragama. Dan ketiga, Komisi Peran FKUB dalam Mediasi dan Pencegahan Konflik.

Nur Syam berharap, masing-masing komisi menghasilkan rumusan komitmen bersama yang dapat ditindaklanjuti dan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Lokakarya Nasional terselenggara atas kerjasama Kementerian Agama dengan Kalijaga Institute for Justice (KIJ) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kementerian Luar Negeri, dan Ford Foundation. Lokakarya dihadiri 160 peserta. Mereka terdiri dari para Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat provinsi, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, para Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Provinsi dari seluruh Indonesia, serta para peneliti, akademisi, perwakilan Ormas Keagamaan, media massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lokakarya ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain: tokoh dan pejabat pemerintahan, para Pimpinan Majelis Agama, tokoh agama, tokoh akademisi. “Lokakarya ini juga menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat terkait pemeliharaan dan penguatan kerukunan umat beragama dalam skala nasional dan berkontribusi pula terhadap kedamaian dunia pada umumnya,” tutup Nur Syam.